Jumhur: Banyak Pemkab Tak Tahu Warganya Jadi TKI

Pemerintah telah melakukan penutupan (Moratorium) TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke empat negara di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Suriah, serta 1 negara tetangga yaitu Malaysia.

Moratorium ini dilakukan, karena tingginya angka TKI bermasalah dan jaminan perlindungan yang belum memadai bagi TKI yang bekerja di sektor rumah tangga.

Namun, minat calon TKI untuk bekerja di sektor rumah tangga ke negara Timur Tengah dan Malaysia masih saja tinggi. Untuk itu, pemerintah membuat ribuan Petugas Rekrut Calon TKI (PRCTKI) yang resmi merekrut di seluruh Indonesia.

"PRCTKI, pemerintah bisa memastikan tidak boleh lagi perekrutan TKI PLRT yang tidak diproses dokumentasi penempatannya secara nonprosedural," tegas Jumhur, saat berkunjung ke Tangerang, Banten, yang termasuk dalam rangkaian Safari Ramadhan BNP2TKI, Sabtu (13/7/2013).

Ia juga berharap, koordinasi dan sinergi dengan stakeholder pemerintah di 22 kabupaten/kota diharapkan bisa ditingkatkan, dari pengawasan, penempatan, kualitas TKI PLRT di 22 wilayah itu ke-22 wilayah kabupaten/kota dimaksud, yaitu Tangerang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Brebes dan Tegal, Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Ungaran, Purwodadi, Cepu, Ngawi, Madiun, Pare, dan Ponorogo.

"Banyak pemerintah Kabupaten yang tidak tahu masyarakatnya hilang, dan baru tahu ketika ada kasus. Pemda perlu didorong agar segera membuat peraturan daerah (Perda) bagi perlindungan TKI di 22 wilayah itu. Tidak sedikit BNP2TKI menemui masih banyak TKI PLRT yang berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berangkat melalui daerah perbatasan di Sumatera untuk selanjutnya terbang melalui negara ketiga seperti Malaysia dan Singapura ke Timur Tengah," jelas Jumhur. (Ary)