Komisi V DPR RI Temui Prabowo, Bahas Perservasi hingga Inpres Jalan Daerah

Liputan6.com, Jakarta Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dalam kesempatan itu, salah satu pembahasan mendesak yang harus segera ditangani adalah soal perservasi atau penjagaan kondisi jalan hingga penggunaan aturan baru lewat Instruksi Presiden atau Inpres.

"Pertama, kami sampaikan hal-hal yang mendesak. Tadi saya sampaikan soal perservasi jalan. Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk perservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara," kata Lasarus.

Kemudian, untuk pembangunan jalan daerah, akan ada aturan lewat pola Inpres. Hal itu demi memberikan perhatian lebih fokus bagi kepentingan masyarakat.

"Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90 persen, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 persen di jalan kabupaten dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola inpres, namanya nanti ada Inpres Jalan Daerah," jelas Lasarus.

Lasarus mengatakan, akan ada beberapa regulasi yang bakal diubah melalui Inpres Jalan Daerah. Tidak hanya urusan jalan, namun terkait perumahan pun diterapkan aturan Instruksi Presiden.

"Ada beberapa regulasi yang akan kita ubah, dan ada juga yang nanti akan tindak langsung. Contoh jalan daerah itu nanti langsung pakai inpres. Irigasi itu pun langsung ditindak lanjut dipakai inpres ya, termasuk perumahan," Lasarus menandaskan.

Hujan deras tak menyulutkan keinginan warga Cirebon Timur menyampaikan aspirasinya. Mereka berkumpul melangsungkan aksinya menebar ikan lele di sejumlah titik jalan rusak.

Aksi tersebut diketahui buntut dari kesabaran warga Cirebon Timur yang tak kunjung terealisasi lantaran pemerintah dianggap tidak serius memperbaiki jalan yang rusak sejak tahun 2018. Aksi dimulai pukul 09.00 WIB dari Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, lalu dilanjutkan dengan konvoi kendaraan bermotor menuju Kecamatan Babakan.

Meski diguyur hujan deras, massa tak bergeming. Mereka terus melaju, menyuarakan tuntutan akan hak dasar jalan yang layak. Sesampainya di Babakan, warga semakin memadati jalan rusak di Cirebon Timur.

Mereka membawa ikan lele dan menaburkannya di lubang-lubang besar yang menganga di badan jalan. Bagi warga, lubang-lubang itu bukan sekadar rusak—melainkan simbol kelumpuhan kepedulian pemerintah daerah.

Koordinator aksi, H. Dade Mustofa Efendi menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan yang sudah menumpuk sejak lama. Menurutnya, jalan rusak ini sudah terjadi sejak tahun 2018, namun tidak pernah ditangani serius oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Ini murni aksi peduli masyarakat. Jalan ini rusak sejak 2018. Dulu pernah dijanjikan akan diperbaiki pada 2022 oleh Bupati, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi," kata Dade, Sabtu (12/4/2025).

Ia menjelaskan jalan rusak tersebut bukan jalan biasa, tapi akses utama menuju rumah sakit, sekolah, dan pasar tradisional. Kondisi jalan berlubang besar dan berlumpur bukan hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga.

"Jika pemerintah tidak sanggup kelola APBD, dan juga tidak sanggup melobi pusat, berarti pemerintah gagal. Hari ini kita turun karena janji tinggal janji," sambungnya.

Menurut Dade, meski Pemkab Cirebon mengklaim telah mengusulkan anggaran, nyatanya pagu dari pusat justru dipotong. Hal ini menunjukkan lemahnya daya tawar dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengurus kebutuhan dasar masyarakatnya.

Uniknya, dalam aksi tersebut warga juga menggelar potong tumpeng dan mandi rumput, sebagai bentuk sindiran terhadap perayaan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-543 yang jatuh di bulan April ini.

“Pemerintah bilang Cirebon mentereng, tapi bagi kami Cirebon Timur tetap gupak (kotor). Kalau jalan tetap seperti ini, mana buktinya Cirebon mentereng?” sindir Dade.

Warga menegaskan bahwa mereka tak menuntut pengurugan atau tambal sulam. Yang mereka minta adalah betonisasi, karena jalan-jalan tersebut menanggung beban berat dan vital bagi kehidupan warga.

“Kami ingin kualitas jalan yang layak. Bukan solusi setengah hati. Betonisasi adalah kebutuhan, bukan kemewahan,” katanya.