Soal Lurah Susan, Jokowi: Pemerintah Nggak Bisa Diatur-atur

Jokowi mendapat kesempatan untuk mengisi seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Ia berbicara soal nilai pluralisme dan kebhinekaan yang harus tetap dipertahankan oleh seluruh elemen masyarakat.

Pria bernama asli Joko Widodo yang menjabat Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pemerintah memiliki wewenang dalam menunjuk kepala wilayah sesuai dengan kapasitasnya tanpa membedakan suku, agama dan ras.

Ia menyontohkan adanya penolakan kehadiran Lurah Lenteng Agung Susan oleh sekelompok masyarakat hanya karena masalah agama itu tak bisa diganggu gugat. Jokowi ingin masyarakat hidup damai berdampingan meski berbeda latar belakang.

"Kalau kita ganti (Lurah Susan), nanti Kelapa Gading minta masak lurahnya muslim kita mayoritas non-muslim. Ini bisa merembet ke mana-mana," kata Jokowi dalam seminar 'Indonesia Menjawab Tantangan; Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang' di Aula FK UI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2013).

Mantan Walikota Solo itu mengaku beberapa kali didatangi sejumlah orang yang meminta Lurah Susan dipindahkan dan tidak lagi menjadi Lurah di Lenteng Agung.

"Ke saya ada sampai 4 kali, saya bilang tidak. Tidak bisa kita diatur-atur demo dan desakan. Ini final pluralisme, kebhinekaan," tandas Jokowi.

Jokowi menambahkan Lurah Susan terpilih berdasarkan lelang jabatan yang digelar untuk posisi camat dan lurah. Ia menegaskan Pemprov DKI tidak bisa mentolerir hal itu.

"Pemerintah tidak boleh menuruti keinginan sekelompok orang untuk membuat keputusan yang dapat merugikan banyak orang," tandas Jokowi. (Adi/Riz)