Pemerintah Thailand Tolak Seruan Pemilu Ditunda

Pemerintah Thailand menolak seruan untuk menunda pemilu pada bulan Februari di tengah meningkatnya kekerasan.
Komisi pemilihan mendesak penundaan pemilihan umum dengan alasan keamanan untuk para calon yang akan melakukan kampanye.

Namun seperti dikutip laman BBC, para pejabat pemerintah Thailand mengatakan, parlemen telah dibubarkan sehingga tidak ada alasan legal untuk penundaan. Sementara Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah mundur dan diganti dengan 'dewan rakyat'.

Dalam pidato di sebuah televisi, wakil Perdana Menteri Phongthep Thepkanjana menolak seruan komisi pemilu tersebut.
"Komisi Pemilu mengatakan menyelenggarakan pemilu akan menimbulkan kekekerasan, namun pemerintah percaya penundaan akan menyebabkan meningkatnya kekerasan," kata Phongthep.

Kerusuhan yang terjadi Kamis 26 Desember kemarin merupakan yang kerusuhan paling parah sejak gelombang protes terjadi. Kelompok demonstran sebagian melemparkan batu, sebagian lainnya membawa senjata. Mereka mencoba menerobos stadion tempat Komisi Pemilu menerima pendaftaran calon legislatif.

Namun polisi membalas dengan melemparkan gas air mata untuk membubarkan massa. Partai Pheu Thai yang dipimpin Yingluck memenangkan pemilu tahun 2011 dan memiliki mayoritas besar di parlemen. Namun para pengunjunk rasa mengatakan, kakak Yingluck, mantan PM Thaksin Shinatra, menguasai pemerintah dari pengasingan.

Ia digulingkan melalui kudeta militer 2006 dan melarikan diri sebelum dijatuhi hukuman karena korupsi. (Rmn)

Baca juga:
[VIDEO] Massa Anti Pemerintah Berusaha Gagalkan Pemilu Thailand
Palestina: Israel Satu-satunya Dalang Pembunuhan Yasser Arafat
Ahli Swiss Temukan Bukti Arafat Diracun, Israel: Itu Opera Sabun!