Curiga Ada Mark Up Pengadaan Bus, Ahok Gandeng BPK

Terkait masalah bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan dan rusak, Pemprov DKI akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI untuk melakukan audit pada pengadaan bus tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya mark up atau penggelembungan anggaran pengadaan bus.

"Kesimpulan secara dokumen mereka benar semua. Cuma jadi persoalan barangnya seperti apa. Makanya libatkan BPK aja, itu kan boleh kita bayar karena sudah lewat 50 hari," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/2/2014) malam.

Sebab, pihak yang merakit badan atau bodi bus BKTB berasal dari perusahaan karoseri lokal. Hanya chasis atau kerangka dan mesin yang diimpor dari China dengan kualitas yang kurang baik.

Pria yang karib disapa Ahok itu juga mempertanyakan lisensi internasional bus-bus sedang yang baru. Menurut dia, terkesan pihak Dinas Perhubungan DKI membeli bus asal luar negeri. Padahal, barang luar negeri belum tentu berstandar internasional.

Ini yang menang itu China. Udah keliatan dong. Akan membeli bus tingkat internasional. Yang datang bus China, memang luar negeri tapi belum tentu lisensi internasional. Kayak ayam kampung dibeli orang bule. Sudah di luar negeri dikiranya internasional," kata pria yang karib disapa Ahok itu.

Sehingga, ia menduga terdapat mark up atau manipulasi harga dalam pengadaan bus tersebut karena ketidaksesuaian spesifikasi. Selain itu, menurut dia terdapat indikasi oknum yang mengarahkan perusahaan yang menang tender.

"Justru itu memang ada indikasi mark up kalau menurut kita. Ini panitia lelangnya bermasalah tapi ini mesti inspektorat ini terlalu dipaksakan pengadaan barang itu. Nah itu kita mesti telitu dulu," tegas Ahok. (Tya/Riz)

Baca juga:

Kadis Pariwisata: Pak Ahok Jangan Samakan Bus Wisata dengan Umum

Digaji Rp 7 Juta, Pramudi Bus Tingkat Wisata Semua Perempuan

Hindari Bus Baru Karatan, Ahok Larang Kadishub Terlibat Proyek