Anggaran Bansos Fantastis, Jokowi Dinilai Serius Atasi Persoalan Ekonomi Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat serius dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat. Hal tersebut terbukti dari masifnya pemerintah era Jokowi merealisasikan program bantuan untuk masyarakat.

Anggota DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, Jokowi terus berupaya memberikan solusi lewat sejumlah kebijakan agar ekonomi rakyat kembali membaik. Salah satunya melalui program bantalan sosial.

Maman melihat Jokowi sangat serius meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dari realisasi anggaran bantalan sosial yang super fantastis.

“Mengukur komitmen keseriusan seorang pemimpin dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat ini salah satu ukurannya adalah political will terhadap anggaran,” ujar Maman kepada wartawan, seperti dikutip Rabu (18/1/2023).

Demi mensukseskan program bantalan sosial, Presiden Jokowi menyuntik anggaran sebesar Rp24,17 triliun. Menurut Maman, besarnya anggaran tersebut merupakan komitmen Jokowi dalam mendorong percepatan ekonomi masyarakat.

“Artinya pada saat seorang pemimpin menaikkan anggaran, itu yang pasti ada komitmen besar dari Pak Jokowi mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” kata politikus Partai Golkar ini memungkasi.

Untuk diketahui, anggaran besar bantalan sosial tersebut menjangkau 20,65 juta masyarakat yang didistribusikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selain itu, bantuan juga menyasar 16 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan bantuan dalam bentuk subsidi transportasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tetap akan dilanjutkan, meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir.

"Ini juga perlu saya sampaikan jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Selain itu, kata dia, bantuan vitaman dan obat-obatan takan tetap tersedia di fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk. Jokowi juga menjamin pemerintah akan tetap memberikan intensif pajak.

"Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk dan beberapa insentif insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indonesia, mulai Jumat (30/12/2022). Dengan begitu, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," jelas Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jaka

"Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," sambungnya.