Pertamina Siap Standar Euro4, Tapi..

PT Pertamina Persero mengaku siap menyambut kebijakan baru pemerintah yang akan memberlakukan standar emisi Euro 4

oleh Rio Apinino diperbarui 04 Apr 2017, 16:24 WIB
Diterbitkan 04 Apr 2017, 16:24 WIB
20170105-BBM-Naik-AY1
Papan petunjuk BBM yang berada di SPBU, Jakarta, Kamis (5/1). Penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Persero mengaku siap menyambut kebijakan baru pemerintah yang akan memberlakukan standar emisi Euro 4 beberapa waktu ke depan. Menurut mereka teknologi Pertamina tidak ada persoalan dengan itu.

Melalui Peraturan Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017, Pemerintah akan memberlakukan standar Euro4 pada September 2018 untuk kendaraan bermesin bensin, dan empat tahun lagi untuk kendaraan bermesin Diesel.

"Kalau niatnya kick off Euro4 tidak masalah. Kami bisa impor, dan memproduksi sebagian," ujar Gigih Wahyu Hari Irianto, Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Gigih mengatakan, penerapan standar baru ini sangat mungkin diberlakukan, namun dengan syarat. Kebijakan ini harus tidak diberlakukan secara menyeluruh. Dalam arti, harus ada pula aturan yang tetap memperbolehkan standar emisi di bawah itu.

"Apapun kami siap, tapi kalau dikonversi seluruhnya di tahun itu, tanyakan saja sama pemerintah, mau diapakan yang lama-lama itu," tambahnya.

Menurutnya, dengan memberlakukan standar emisi Euro4 secara menyeluruh, justru akan merugikan. Pasalnya tak semua teknologi yang dimiliki Pertamina sekarang kompatibel dengan Euro4. Maka jika semua mengikuti Euro4, semua teknologi itu akan tidak lagi dipakai.

"Makanya saya pikir pemerintah juga pastinya mikir-mikir soal itu," tambah Gigih.

Untuk diketahui, selain Indonesia, negara yang masih mempertahankan standar Euro2 seperti sekarang hanyalah Laos dan Myanmar. Sementara negara lain yang lebih maju seperti Malaysia dan Thailand telah meninggalkan itu.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya