Jusuf Kalla : Kalau Pajak Tinggi Konsumen Tak Mau Beli Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Mobil listrik disebut sebagai kendaraan ramah lingkungan yang siap menggantikan mobil dengan bahan bakar minyak.

Meski hampir seluruh pabrikan otomotif yang turut meramaikan pasar otomotif Tanah Air mengaku siap menghadirkan kendaraan listrik, hingga saat ini regulasi terkait hal tersebut belum juga diterbitkan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengaku masih harus mengkaji kembali peraturan terkait mobil listrik.

"Masih kami sesuaikan lagi aturannya, keuangannya, pajaknya, itu harus singkron sehingga bisa menarik industri dan juga bisa menarik konsumen, harus diseimbangkan industri dan konsumennya," katanya saat pembukaan GIIAS 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Pria yang akrab disapa JK itu mengaku pajak terkait kendaraan listrik tak mungkin dihilangkan. Meski demikian, Pemerintah akan menyeimbangkan hal tersebut.

"Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya bagaimana? Tapi kalau pajaknya tinggi konsumennya tidak kebeli. Jadi singkronkan itu," ujar JK.

Terkait kendaraan ramah lingkungan yang sesuai di Indonesia, JK mengembalikan semuanya kepada kebijakan Agen Pemegang Merek (APM) masing-masing.

"Hybrid kan sudah, jadi tentu ada tahapan, masing masing merek punya strategi, ada yang langsung ada yang bertahap," tuturnya.

Dua pabrikan mobil listrik asal Cina, yakni BYD dan JAC disebut berminat untuk merelokasi bisnis mereka ke Indonesia menyusul perang dagang antara negeri tirai bambu dengan Amerika Serikat.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, menyebutkan bahwa minat tersebut terungkap saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Cina pekan lalu.

"Mobil listrik mau relokasi, yaitu BYD dan JAC. BYD itu mobil yang kerja sama dengan Bluebird sedangkan JAC itu ukuran kelas mobilnya satu tingkat di bawah BYD, tapi itu besar (juga)," katanya dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2019).

Menurut Ridwan, pembicaraan mengenai minat untuk relokasi telah beberapa kali dilakukan. Keduanya, tambah dia, juga sudah masuk ke Indonesia bermitra dengan swasta.

Namun, Ridwan menuturkan kedua perusahaan mobil listrik Cina itu tidak menyebutkan potensi nilai investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.

"Mereka tidak mengungkapkan angka tapi sudah menyatakan minat. Syaratnya jelas dan lokasinya ada. Perpres sedang ditunggu," tuturnya.

Ada pun mengenai lokasi relokasi, kedua perusahaan itu belum mengungkapkan secara spesifik. Namun, panjut Ridwan, Jawa Barat merupakan salah satu pusat industri otomotif yang bisa jadi opsi.

"Tapi kalau dia mau mendekatkan sama sumber baterainya bisa juga di luar (Jawa) sana," tukasnya.

Pekan lalu, Menko Luhut mengunjungi sejumlah pabrik di Cina. Hal itu dilakukan untuk memastikan investasi para pengusaha negeri tirai bambu ke Tanah Air juga bisa terealisasi dengan baik seperti halnya di negara asalnya.

Luhut mengunjungi antara lain pabrik baterai mobil listrik, pabrik mobil listrik hingga pabrik pengolah limbah dan bertemu dengan sejumlah pengusaha.

"Pak Luhut bertemu orang yang berpengaruh, dan bagusnya orang yang sudah berinvestasi di sini, di Morowali, adalah pengusaha yang terpercaya dan terkemuka sehingga beliau meyakinkan rekan-rekan pengusahanya untuk juga ikut berinvestasi di Indonesia," katanya.