Kukuh Dukung Ahok, Apa Sanksi untuk Ruhut Sitompul?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi sikap politik koleganya, Ruhut Sitompul, di Pilkada DKI 2017. Ruhut sendiri dengan tegas telah menyatakan dukungannya terhadap Basuki ‎Tjahaja Purnama atau Ahok di perebutan kursi DKI 1 itu.

Padahal, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyonono (SBY) itu belum menyatakan sikap apa-apa di Pilkada DKI 2017. Syarief menyatakan, apa yang dilakukan Ruhut merupakan sikap pribadi, bukan atas nama partai.

"Itu individu. Kalau pribadi ya silakan saja. Justru itu menjadi perimbangan partai kita semua," ujar Syarief saat mendampingi SBY menghadiri acara wisuda di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

Ruhut sendiri telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Pemberhentian pria yang dikenal sebagai "si Poltak" itu diduga kuat lantaran dirinya kerap berseberangan dengan sikap partai. Salah satunya adalah bentuk dukungannya ke Ahok di Pilkada DKI 2017.

Setelah pemecatannya dari jabatan strategis Partai Demokrat itu, Ruhut masih menyempatkan datang ke acara peresmian Rumah Lembang yang merupakan posko pemenangan Ahok. Ruhut bahkan mengklaim kedatangannya itu sudah mendapat restu dari SBY selaku Ketum DPP Partai Demokrat.

Namun, pernyataan Ruhut dengan tegas dibantah Syarief Hasan. "Oh, enggak ada itu (izin dari SBY)," ucap dia.

Terkait apakah Ruhut akan mendapat sanksi lebih berat lagi karena sikapnya yang kukuh mendukung Ahok, Syarief Hasan, enggan berkomentar jauh. Dia juga tidak mendahului kebijakan partai terkait sanksi apa yang bakal diterima Ruhut nanti.‎ Yang jelas, pemberhentian itu merupakan teguran bagi Ruhut terkait sikapnya.

"Ya, teguran harus ditaati. Iya ini (teguran) langsung dari Pak SBY. Ini kan (pertimbangan) secara akumulatif dan itu ada proses yang berjalan di internal partai," kata dia.

Lalu apakah karier politik Ruhut Sitompul bakal berakhir di Partai Demokrat?

"Ya, kita lihat aja nanti bagaimana. Yang jelas semua kader harus patuh pada arahan ketua umum. Detailnya tidak tahu pasti, tapi ada pelanggaran (dari Ruhut). Silakan tanya ke dewan kehormatan biar lebih rinci. Sekarang posisi jubir sedang digodok," Syarief Hasan memungkasi.