Agus Yudhoyono Deklarasikan Gerakkan Anticurang Pilkada DKI 2017

Agus mengatakan, itu merupakan upaya tim Agus-Sylvi dalam mengantisipasi penyalahgunaan sejumlah pihak yang bermain kotor di Pilkada DKI.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 18 Jan 2017, 18:02 WIB
Diterbitkan 18 Jan 2017, 18:02 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mendeklarasikan gerakan anti-kecurangan dalam Pilkada DKI 2017.
Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mendeklarasikan gerakan anti-kecurangan dalam Pilkada DKI 2017.

Liputan6.com, Jakarta Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mendeklarasikan gerakan anti-kecurangan dalam Pilkada DKI 2017. Hal itu digalakkan bersama dengan relawan yang tergabung dalam kelompok Jaringan Nusantara.

Agus mengatakan, itu merupakan upaya tim Agus-Sylvi dalam mengantisipasi penyalahgunaan sejumlah pihak yang bermain kotor dalam pesta demokrasi Pilkada DKI 2017.

"Hari ini kami meluncurkan gerakan anticurang jaga Agus-Sylvi. Ini inisiatif karena kita semua ingin jalannya Pilgub Jakarta ini jauh dari kecurangan," tutur Agus saat konferensi pers bertemakan Pemilu Bersih dan Anti-kecurangan di Kantor AHY Command Center, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).

"Terima kasih Jaringan Nusantara yang bekerja siang malam menjaga Agus-Sylvi. Dan kini dideklarasikan gerakan anticurang. Semoga diawali dengan jaringan nusantara dan nantinya gerakan ini akan trus ke masyarakat. Terima kasih telah menggagas gerakan ini," lanjut dia.

Agus menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah meluncurkan aplikasi Jaga Agus-Sylvi berbasis Android. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi dan melaporkan tindak kecurangan yang terjadi di tengah-tengah mereka.

"Ini harus jadi gerakan bersama. Kemudian disinergikan juga melalui aplikasi tersebut. Diharap ada reporting, laporan, dan dokumentasi jika menemukan kecurangan di tempat," jelas Agus

Salah satu relawan Jaringan Nusantara Iing Irwansyah mengatakan, pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI untuk langsung melakukan transparansi data hasil pemilihan setelah pencoblosan. Dengan begitu, masyarakat dapat langsung mengetahui sertifikasi hasil dan rincian perhitungan suara.

"Tindakan transparansi itu dapat dimulai dengan percepatan upload data C1-Pleno yang merupakan tindakan paling sederhana. Upload di website resmi KPU dan dikomparasi oleh tim saksi masing-masing partai dengan pencocokan data secara konvensional," ujar Iing.

"Proses Pilkada DKI 2017 menelan biaya setengah triliun rupiah. Ini akan sia-sia jika dirusak perilaku curang. Itu dapat dicegah secara dini dengan tindakan-tindakan preventif," Iing menandaskan.

Deklarasi tersebut dilakukan secara simbolis dengan penyerahan bambu kuning berbendera merah putih antara Agus dengan relawan Jaringan Nusantara.

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya