Karena Demokrat, PKS Bisa Tinggalkan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Partai Koalisi pengusung Prabowo Subianto tengah intens membicarakan format koalisi. Petinggi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS hampir setiap hari bertemu untuk merumuskan pemenangan di Pilpres 2019.

Salah satu yang dibahas yaitu, soal siapa yang akan didaftarkan sebagai cawapres di KPU pada 4-10 Agustus 2018 nanti. Koalisi ini dinilai belum solid. Salah satunya, karena faktor PKS yang ngotot ingin kadernya dipinang Prabowo sebagai cawapres. Belum lagi, Prabowo masih harus menunggu hasil Rakernas PAN yang akan digelar akhir pekan ini.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan melihat, masih ada kemungkinan koalisi Prabowo pecah. Menurut dia, PKS bisa saja balik badan karena tak dapat jatah cawapres.

"PKS mungkin mengambil sikap tak bergabung dengan Prabowo bila cawapres tidak dari PKS," kata Djayadi, kepada wartawan, Jumat (3/8/2018).

PKS ingin Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie yang direkomendasikan ijtima ulama GNPF menjadi cawapres. Bahkan, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan bisa saja partainya membuka opsi abstain pada Pilores 2019 jika Prabowo tidak memilih kader PKS sebagai cawapres.

Sebaliknya, Djayadi menilai, jika Prabowo lebih memilih kader PKS sebagai cawapres, Partai Demokrat tidak akan total dalam memenangkan Prabowo.

"Demokrat mungkin memainkan peran minimal bila AHY tidak dijadikan cawapres," ucap dia.

Gerindra mengakui telah mengantongi setidaknya empat cawapres. Mereka adalah Salim Segaf Aljufrie, Ustaz Abdul Somad, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan.

Pengumuman cawapres disebut akan dilakukan di hari terakhir pendaftaran capres cawapres di KPU.

Sementara itu, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, menilai Partai Demokrat memiliki agenda politik mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

"Safari politik AHY ke sejumlah daerah dan pemampangan balihonya secara masif di berbagai pelosok negeri menjadi indikasi kuat dari agenda itu," kata Said.

Penilaian tersebut, kata Said, diperkuat dengan pernyataan elite-elite Demokrat yang terus bersuara tentang peluang AHY menjadi capres atau cawapres. Karena itu, sangat tidak logis jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan berkoalisi dengan Gerindra tanpa mengajukan nama AHY sebagai cawapres.

"Agenda untuk mengusung AHY sebagai cawapres tentu tidak bisa dilakukan secara pasif, melainkan harus dibarengi oleh sebuah proses komunikasi intens dengan pihak capres dan parpol lainnya," ungkap Said. 

Reporter: Randy Ferdi Firdaus