Jelang Debat Capres, BNPT Beri Jokowi Masukan soal Penanganan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo atau Jokowi soal penanganan terorisme untuk materi debat capres cawapres perdana pada Kamis (17/1/2019).

"Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini," kata Suhardi di sela-sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT, seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus. Metode pendekatan ini, kata Suhardi, diapresiasi dunia internasional.

"Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model pasca-Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni hard approach, tapi juga soft power approach," ucap dia.

Pendekatan secara halus ini, kata Suhardi, meliputi deradikalisasi dan sosialisasi melalui pendidikan. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan BNPT semata, melainkan harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

"Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait," ucap Suhardi.

Suhardi meyakini, Jokowi mampu menguasai sejumlah materi tentang penanggulangan terorisme yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

"Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat, dapat berpengaruh dengan keamanan dan sistem politik negara.

"Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan enggak beres, maka politik enggak beres," kata Wiranto.