Alasan Kasus Novel dan Pelanggaran HAM Tak Muncul di Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan capres Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga tak menyinggung kasus Novel Baswedan dan pelanggaran HAM masa lalu dalam debat perdana capres, Kamis malam. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai positif hal tersebut.

Taufan yang merupakan salah satu panelis yang dipilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi masukan pertanyaan seputar HAM mengatakan kedua pasangan kandidat tak boleh terjebak pada masalah mikro.

"Jadi dalam kesepakatan panelis kita bicara peta jalan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana membangun hak asasi manusia, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah HAM, termasuk HAM berat, itu misalnya," kata Taufan saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

"Jadi memang kita meminta mereka untuk menjelaskan peta jalan atau bahasa lainnya langkah-langkah strategis, jadi memang tempo hari kesepakatannya begitu, tidak case by case," imbuh dia.

Taufan menjelaskan, kasus-kasus HAM merupakan urusan pribadi dan improvisasi paslon sendiri. Namun dia bersepakat dengan KPU supaya capres membahas strategi soal HAM yang lebih luas.

"Tadi malam kan mereka mulai melempar di antara mereka kasus, tapi itu urusan dari paslon, kalau dari kita bersepakat supaya ini kan pemilihan presiden, pemimpin tertinggi bangsa kita, kita ingin calon pemimpin bangsa kita itu bicara tentang hal hal yang stategis besar," tuturnya.

Menurutnya, sangat disayangkan bila debat lima tahunan yang sangat terbatas melempar kasus demi kasus. Maka dari itu, kedua paslon diajak berargumen secara garis besar tentang HAM.

"Dimana kasus-kasus itu? Ya di dalam strategi besar itu, kalau dia bicara case by case ini kan jadi sangat mikro, tapi dalam kesempatan yang lain sangat dimungkinkan nanti ada diskusi," terang Taufan.

"Perdebatan yang misalnya sudah merujuk kepada kasus-kasus, sekarang saja sudah mulai kan di media sosial, di talk show antar-timses," tambahnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di sisi lain, Taufan tak bermaksud untuk setuju kasus-kasus itu diabaikan oleh kedua paslon. Melainkan, debat pilpres adalah momen penting menjelaskan dan menawarkan kepada publik strategi penanganan HAM yang kongkrit untuk mencakup semua kasus.

"Setiap kata demi kata yang disampaikan itu adalah janji. Itu yang dipegang, mungkin dalam momen lain silakan mereka akan menjelaskan yang lebih mikro," ucap Taufan.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa dirinya netral meskipun menjadi salah satu panelis. Menurutnya, tak ada satu pun kebijakan atau sikap di Komnas HAM untuk memihak salah satu paslon. Taufan pun memenuhi undangan menjadi panelis dalam rangka memperkuat isu-isu hak asasi dan mendukung proses demokrasi.

"Seluruh pertanyaan yang ada di situ terkait dengan HAM atau korupsi kita bertanggung jawab, dalam rangka mengajak kedua pasangan calon itu menyampaikan katakanlah peta jalan. Kita ubah kata-kata dari road map, artinya soal langkah-langkah strategis mereka di dalam menegakkan, menghargai, dan memenuhi hak asasi manusia," tutup Taufan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com