PDIP: Prabowo 3 Kali Klaim Menang Pilpres 2019, Tapi Datanya Beda-Beda

Hasto menegaskan, saat ini tugas dari PDIP dan TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, termasuk para partai koalisi, adalah mengawal suara.

oleh Ratu Annisaa Suryasumirat diperbarui 19 Apr 2019, 16:29 WIB
Diterbitkan 19 Apr 2019, 16:29 WIB
5 Perintah Megawati ke Kader PDIP Jelang Pencoblosan
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, partainya secara transparan memperlihatkan hasil quick count Pileg 2019 dan Pilpres 2019 untuk menghindari kebingungan pada masyarakat.

Hal ini disampaikan lantaran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah melakukan klaim kemenangan atas hasil quick count yang dimilikinya.

"Ini bagian dari transparansi ke publik, terlalu berbahaya untuk urusan yang strategis kalau isinya main klaim. Tiga kali yang diumumkan Prabowo itu datanya berbeda-beda, padahal semua katanya sudah fix," ujar Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

"Kami siap diaudit, kami siap dicek dokumen-dokuken C1-nya dan semuanya berbasis kepada data, kepada sistem yang akuntabilitasnya bisa dicek kebenarannya," lanjut dia.

Hasto menegaskan, saat ini tugas dari PDI Perjuangan dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, termasuk para partai koalisi, adalah mengawal suara. Sehingga, tidak ada pihak yang bisa main klaim terhadap hasil perolehan suara.

Terkait dengan langkah BPN melaporkan 6 lembaga survei, karena dianggap telah sengaja memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto menilai pelaporan tersebut menunjukkan bagaimana BPN tidak mengerti hukum yang ada.

"Mereka yang menggugat itu tidak tahu hukum, mereka yang menggugat itu justru menunjukkan kepentingan politiknya karena dukungan pada Paslon 02. Karena itu seluruh lembaga peneliti, surveyor, konsultan itu harus mempertanggungjawabkan yang disampaikan ke publik demi kepentingan nasional," ujar Hasto.

Hasto juga mengatakan, ada ironi dari sikap partai politik pendukung Prabowo-Sandi terkait hitung cepat Pemilu 2019. Sebab, partai-partai mendukung Prabowo-Sandi menerima hasil hitung cepat terkait partai. Namun di sisi lain, menolak hasil hitung cepat Pilpres yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Kita melihat situasi sekarang partai politik pendukung Prabowo-Sandi pun mengakui quick count untuk partai politiknya. Sehingga sangat ironi ketika quick count pileg diterima kemudian untuk quick count pilpres tidak diterima," ujar Hasto.

Hitung Cepat Pilkada DKI

Hasto juga menyinggung saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Prabowo yang mengusung Anies-Sandi, menerima hasil hitung cepat ketika itu. Berbeda dengan sikapnya sekarang. Prabowo, kata Hasto, tidak cuma menolak hitung cepat. Melainkan, sampai tiga kali deklarasi kemenangan dengan angka yang berbeda.

"Pak Prabowo di DKI yang memenangkan Pak Anies-Sandi juga menggunakan hitung cepat sebagai instrumen hitung cepat yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya dari aspek metodelogi," kata Hasto.

Kendati demikian, Hasto tidak ingin sesumbar pihaknya telah menang Pilpres ini. "Ibu Megawati mengingatkan kami kita semua sebaiknya menunggu proses rekapitulasi secara berjenjang oleh KPU," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya