Ada Wabah Corona, Wali Kota Solo Usul Pilkada Dibarengkan dengan Pilpres 2024

Jakarta - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias Rudy, mengusulkan Pilkada ditunda hingga 2024.

Pilkada yang awalnya dijadwalkan serentak pada 23 September 2020 untuk sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di tanah air ditunda karena pandemi Covid-19. Informasi sementara Pilkada akan digelar Desember 2020.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Solo, Pilkada itu sebaiknya ditunda hingga 2024 untuk seluruh daerah.

Pelaksanaannya dibarengkan dengan pemilihan DPR RI, DPD, dan presiden-wakil presiden.

"Jadi sekalian seluruh Indonesia. Tidak dua gelombang seperti sekarang. Pemerintah pusat bisa memanfaatkan wabah Covid-19 untuk menyinkronkan jadwal pemilu," kata Rudy di Solo.

Menurut Rudy penundaan Pilkada 2020 menjadi 9 Desember tidak logis. Anggaran negara lebih dibutuhkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19.

Selain itu, dia memprediksi peserta Pilkada 2020 tidak akan banyak. Masa jabatan pemenang pilkada yang terlalu singkat diyakini bakal membuat banyak calon kontestan mengurungkan niat.

"Capek-capek kampanye tapi cuma menjabat dua tahun lebih sedikit. Saya yakin enggak ada yang ikut," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Rudy mengakui usulan tersebut akal membuat kekosongan jabatan kepala daerah di banyak wilayah.

Hal tersebut bisa diantisipasi dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) dari sekretaris daerah (Sekda), TNI/Polri. Hal serupa pernah dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat Pilkada 2017 dan 2018.

"Seperti dulu itu sudah pernah dilakukan. Tinggal mengulang saja," kata Rudy.

Diundurnya pilkada serentak, sambung Wali Kota Solo tersebut, dapat menghemat anggaran pemerintah.

Hitungan kasarnya, kebutuhan Pilkada serentak 2020 ditaksir mencapai Rp1 5 triliun. Rupiah senilai itu dapat ditata ulang guna menuntaskan wabah Corona.

"Percuma Pilkada 2020 kalau rakyatnya banyak yang sakit," tandasnya.

Simak berita Solopos.com lainnya di sini.