Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Rabu 24 Juni, KPU Mulai Bentuk PPDP Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum mulai membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Rabu (24/6/2020).

oleh Nila Chrisna Yulika diperbarui 24 Jun 2020, 12:11 WIB

Diterbitkan 24 Jun 2020, 12:11 WIB

Ketua KPU RI, Arief Budiman saat mengumumkan rilis 32 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/2). Hingga kini, tercatat 81 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu 2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum mulai membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Rabu (24/6/2020).

"Hai #TemanPemilih Rabu 24 Juni 2020, KPU memulai tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) #Pemilihan2020," tulis KPU pada akun Twitter resminya, Jakarta.

Proses rekrutmen dan pelaksanaan tugas PPDP tersebut nantinya tetap memperhatikan standar dan prosedur protokol kesehatan COVID-19.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan ada sekitar 300 ribu orang yang akan terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih yang akan mulai digelar pada 15 Juli 2020 mendatang.

Menurut dia, KPU daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengadaan barang pelindung diri sesuai standar protokol kesehatan sebelum tahapan dimulai. Sehingga ketika pemutakhiran semua petugas dapat menggelarnya dengan protokol COVID-19.

"Untuk pemutakhiran data pemilih melibatkan jumlah orang yang cukup banyak, APD-nya (alat pelindung diri) juga cukup banyak karena melibatkan PPDP yang jumlahnya berbasis TPS, jadi kalau ada TPS 300 ribu lebih maka yang terlibat sekurang-kurangnya juga 300 ribu," katanya seperti dikutip dari Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Berharap Tahapan Berjalan dengan Baik

Dia berharap upaya koordinasi yang dilakukan di tingkat pusat dalam merealisasikan pilkada tepat waktu dan sesuai protokol kesehatan juga ditindaklanjuti oleh KPU daerah dan jajaran pemerintahan daerah.

"Komunikasi bisa berlangsung cepat KPU, Bawaslu, pemerintah daerah dan kepolisian, mudah-mudahan tahapan berjalan dengan baik dan bisa kita jalankan sesuai jadwal yang sudah disusun dan pelaksanaannya bisa terpenuhi sebagaimana syarat protokol kesehatan yang sudah diatur," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓