Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bali I Wayan Koster mengaku akan fokus ke partainya yakni PDI Perjuangan (PDIP) setelah tidak menjabat sebagai pimpinan provinsi di Pulau Dewata tersebut per 5 September 2023. Diketahui, dampak Pilkada 2024 yang dihelat secara serentak, sejumlah gubernur akan segera menanggalkan jabatannya dan diisi oleh Pj Gubernur.
Koster mengatakan, akan memenangkan Bakal Capres 2024 Ganjar Pranowo dalam posisi sebagai Ketua DPD PDIP Bali. Dia merasa yakin kemanangan Ganjar di Bali pada Pilpres 2024 paling tidak sama dengan angka keterpilihanan Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019.
"Pokoknya Bali itu metal, merah total dan Ganjar di Bali harus menang di atas 90 persen. Dahulu Pak Jokowi menang 92 persen, Pak Ganjar saya harapkan juga bisa mencapai target minimum sama dengan 92 persen," kata Koster setelah menghadiri acara dialog peneliti BRIN di Tabanan, Bali, Senin (7/8/2023).
Advertisement
Selain itu, dia mengatakan, selepas melaksanakan tugas kepartaian, bakal beraktivitas kembali ke desa setelah tidak bertugas sebagai Gubernur Bali.
"Saya menjalankan aktivitas biasa kembali ke desa karena saya akan tinggalnya di desa nanti sambil mencari inspirasi juga berkomunikasi dengan para petani para pelayan para perajin masalah lingkungan juga sungai yang kotor, danau yang kotor, sumber air yang kotor, kemudian soal sampah infrastruktur dan sebagainya itu," kata Koster.
"Saya akan keliling Bali untuk melihat kondisi lapangan karena dalam lima tahun saya sebagai gubernur, saya fokus kepada kebijakan-kebijakan kaitannya dengan memperkuat adat dan budaya, surat ekonomi dan infrastruktur. Ke depan Tentu saja Ini berharap akan berlanjut ini harus didukung dengan fakta lapangan yang lebih akurat lagi," ujar dia.
Keputusan di Tangan Megawati
Koster kemudian menerima pertanyaan dari awak media soal kemungkinan memperoleh rekomendasi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Cagub Bali pada Pilkada serentak 2024.
Namun, dia enggan memerinci soal rekomendasi dari partai untuk menjadi kandidat pada Pilgub Bali pada 2024.
"Kalau rekomendasi itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri ketua umum PDI Perjuangan yang punya hak prerogratif. Belum ada bahasan, tapi kan sudah ada bahasan yang biasa diberlakukan, tidak ada satu yang satu periode, semuanya dua periode. Itu yang terjadi di PDI Perjuangan semuanya diberikan kesempatan dua periode," kata Koster.
Advertisement