Survei Ipsos: Elektabilitas Capres Ganjar Kalahkan Prabowo dan Anies

Liputan6.com, Jakarta Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) 2024. Hasilnya, dari tiga nama santer yang digadang menjadi bakal calon presiden, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas.

"Ganjar Pranowo berhasil berada di posisi teratas. Dia mengalahkan dua pesaingnya, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan," kata peneliti senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Imam seperti dikutip dari siaran daring YouTube Ipsos in Indonesia, Rabu (6/9/2023).

Arif mengungkapkan Ganjar menempati posisi teratas dengan elektabilitas 40,12 persen. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan suara 37,21 persen.

"Lalu yang terakhir ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan suara 22,67 persen," kata Arif.

Arif menyebut, Ganjar telah menyalip Prabowo setelah sempat dikalahkan dalam survei sebelumnya. Artinya, Ganjar berhasil rebound dalam survei kali ini.

"Bulan lalu survei kita Ganjar kalah dari Prabowo, dan survei kali ini Ganjar Pranowo rebound. Untuk Anies terjadi penurunan, Ganjar terjadi lompatan signifikan, Prabowo naik namun tipis," Arif menandasi.

Survei terbaru Ipsos dilakukan pada 22-27 Agustus 2023 di 24 Provinsi di Indonesia. Diketahui, responden survei sebanyak 1.200 orang.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan aplikasi Ipsos Ifield yang merupakan system computer-asissted personal interviews (CAPI) yang merupakan standar global Ipsos dalam melakukan interview tatap muka.

Survei menggunakan multistage random sampling, dengan margin of eror survei sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Diketahui, Cak Imin rencananya dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

KPK membenarkan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terjadi pada tahun 2012. Saat itu kementerian itu dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang kini menjadi Ketua Umum PKB.

"Ya di 2012. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadiannya, kapan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip Minggu (3/9/2023).

Asep belum bersedia merinci kronologi kasus ini. Termasuk enggan membeberkan dugaan keterlibatan Cak Imin dalam kasus ini.

"Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya, kapan. Kalau kejadiannya tahun itu, ya siapa yang menjabat di tahun itu. Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu, terkait itu," kata Asep.

Asep mengatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan memanggil dan memeriksa Cak Imin.

"Semua pejabat di tempus (waktu) itu dimungkinkan kita minta keterangan,” kata Asep.