Ma'ruf Amin Minta Pasalon di Pemilu 2024 Jangan Perang Gimik

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap, setiap pasangan calon presiden dan wapres yang maju di Pemilu 2024, harus beradu gagasan, bukan beradu gimik atau pencitraan semata.

"Presiden sudah bilang bahwa Pemilu itu adu gagasan, bukan adu gimik. Jadi kalau yang ditonjolkan gimik itu tidak betul,” kata dia di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (1/12/2023).

Ma’ruf Amin mengingatkan, para pemilih sudah pandai dan bisa membedakan mana paslon yang memiliki gagasan, mana yang hanya pencitraan belaka.

"Dan tinggal saya kira para pemilih sudah tahu kan nanti yang punya gagasan yang bagus untuk membangun bangsa ini," ungkap dia.

Menurut Ma’ruf Amin, paslon harus bisa beradu gagasan dan beradu argumentasi demi bangsa lebih baik.

"Calon presiden justru menampilkan gagasannya bagaimana ya dia akan membawa bangsa ini lebih baik ke depan secara jelas ya dengan tentu dengan argumentasi-argumentasi ya," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Ma’ruf Amin, debat paslon capres-cawapres harus dijadikan momen adu gagasan dan menjadi waktu penilaian bagi masyarakat menentukan pilihan.

"Oleh karena itu kita harapkan bahwa kampanye-kampanye itu isinya gagasan dan tentu akan lebih terlihat nanti ketika ada debat publik dari capres maupun cawapres, itu akan semakin kelihatan gagasannya seperti," pungkasnya.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menuturkan, bahwa kasus dugaan peretasan dan kebocoran data yang dilakukan hacker Jimbo ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh KPU.

"Ini jadi warning bagi KPU agar segera diantisipasi karena sangat rentan diretas oleh hacker. Di tengah isu kecurangan Pemilu 2024 yang kian keras, KPU harus memberi rasa aman bahwa website mereka harus aman dari segala anacaman peretasan," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (29/11/2023).

Dalam kasus peretasan ini, KPU adalah pihak yang paling bertanggung jawab, terlepas apapun motif pelakunya.

"Apapun judulnya, KPU itu penyelenggara Pemilu. Hidup mati Pemilu ada di KPU, jangan sampai diretas oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang bisa mengacaukan pemilu," kata Adi Prayitno.

Sementara itu, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa peretasan sistem keamanan siber KPU menjadi ancaman serius bagi berlangsungnya pesta demokrasi 2024.

"Ini ancaman bagi penyelenggaraan pemilu, karena kebocoran ini bisa menjadi alat menambah dan mengurangi suara, tergantung kepentingannya," kata Fickar kepada Liputan6.com, Rabu.

Seperti beberapa kasus kriminal lainnya, peretasan dan pencurian data ini tetap tumbuh subur karena memiliki nilai ekonomis. Selain itu, kata dia, penindakan hukum terhadap pelaku peretasan bisa jadi belum memberi efek jera.

Kendati dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur ancaman pidana yang cukup berat bagi peretas. Merujuk pada Pasal 30 ayat 3 jo Pasal 46 ayat 3 UU ITE, aksi peretasan bisa diancam pidana penjara 8 tahun dan denda Rp800 juta.