Orasi Kampanye Terbuka Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid Singgung Bansos dan Kesejahteraan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menghadiri kampanye terbuka di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dewan Penasehat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid turut memberikan orasi tentang bantuan sosial (Bansos) dan kesejahteraan dihadapan pendukung Ganjar-Mahfud.

Yenny Wahid mengatakan, masyarakat dapat cerdas dalam pesta demokrasi pada Pemilu 2024, salah satunya memilih calon presiden. Para pendukung Ganjar-Mahfud dapat memantapkan diri untuk memilih Ganjar-Mahfud dan sesuai hati nurani.

"Pilihnya harus tetep sesuai hati nurani, karena kalau kita terima bansos dan kita disuruh memilih sesuai dengan orang yang memberi arahan itu, artinya suap," ujar Yenny, Minggu (28/1/2024).

Penerima dan pemberi suap secara langsung telah bertentangan dengan hukum dan telah melanggar hukum. Hal itu pun ditegaskan Yenny saat memberikan orasi dan pengertian kepada para pendukung Ganjar-Mahfud.

"Kalau itu suap artinya kita melanggar hukuman," tegas Yenny.

Yenny mengingatkan, para pendukung Ganjar-Mahfud maupun masyarakat apabila menerima Bansos dapat menganggap pemberian tersebut sebagai sedekah. Secara tidak langsung masyarakat menerima bansos dan mendapatkan arahan untuk memilih calon dari pemberian bantuan, tidak wajib untuk diikuti.

"Jadi kalau ada yang memberi bansos anggap itu sedekah. Kalau sedekah enggak wajib coblos sesuai arahan dia, nomor 3 yang harus tetap kita coblos nggeh," jelas Yenny.

Yenny mengingatkan kepada para pendukung Ganjar-Mahfud maupun masyarakat yang berkumpul pada kampanye terbuka di Alun-alun Wates tidak hanya sekadar memenangkan Ganjar-Mahfud. Para pendukung Ganjar-Mahfud dapat menjaga demokrasi Pemilu 2024 dan kesejahteraan Indonesia.

"Untuk kepentingan demokrasi, dimana semua anak bangsa, mau dia punya bekingan pusat atau tidak, tetap punya kesempatan buat hidup sejahtera," ucap Yenny.

Yenny tidak ingin para penguasa dan pejabat dapat meruntuhkan Indonesia sehingga perlu kebersamaan menjaga alam demokrasi. Dia ingin seluruh masyarakat Indonesia hidup makmur sehingga perlu memilih pemimpin yang peduli masyarakat.

"Saya ini jelek-jelek anak presiden, tapi saya ingin semua, anak tukung becak, mau anak tukang minuman, anak tukang parkir, semua boleh hidup makmur di negara kita," tutur Yenny.

Sebelumnya beredar di sosial media X foto beras Bulog yang ditempeli stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo-Gibran.

Beras itu diduga merupakan Cadangan Beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md, menegaskan bansos yang diberikan pemerintah kepada warga bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan kewajiban negara.

"Bansos tidak bisa dianggap bantuan dari pemerintah, tetapi bantuan dari negara. Bansos itu kewajiban konstitusi terhadap rakyat," tegas Mahfud Md pada acara Tabrak Prof, dikutip Rabu (24/1/2024).

Mahfud memaparkan, bansos adalah kewajiban konstitusi sesuai dengan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada amanat konstitusi di pasal tersebut, kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar."Jadi bukan kemurahan hati pemerintah," ucap Mahfud.

Mahfud tidak membantah ada bansos yang tak tepat sasaran. Ini dikarenakan administrasi kependudukan yang belum baik. Karena itu, Ganjar-Mahfud akan memperbaiki agar datanya valid serta presisi, supaya tidak salah sasaran.

Selain itu, Mahfud menyerahkan masyarakat untuk menilai atas netralitas pejabat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres 2024.

Yang jelas, tegas Mahfud, pilpres adalah momentum bagi rakyat untuk memberi pengadilan dengan memilih pemimpin yang mereka yakini dapat menyelamatkan Indonesia.

"Ya biar masyarakat menilai. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini, pada tanggal 14 Februari berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan yang sesuai hati nurani," kata Mahfud.