Diagram Real Count Sirekap Raib, KPU Pastikan Tetap Jaga Transparansi Hasil Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Diagram batang yang memperlihatkan progres suara masuk untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) 2024 di laman real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) berubah.

Imbas hal ini dugaan kecurangan pemilu 2024 mencuat karena KPU tidak transparan. Pasalnya, publik kini tidak lagi dapat melihat perolehan suara pilpres dan pileg 2024 kala mengakses laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ yang dikembangkan oleh KPU RI.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU, Idham Holik, menyatakan pihaknya bakal tetap menjaga transparansi hasil rekapitulasi pemilihan umum (pemilu) 2024 secara keseluruhan.

Idham menyebut, proses rekapitulasi tetap dipublikasikan secara langsung melalui berbagai jejaring internet, salah satunya live streaming YouTube KPU RI. Sehingga, kata dia, publik tetap bisa melakukan pemantauan hasil sementara pemilu 2024.

"KPU tetap menjaga transparansi hasil pemilu, tidak hanya hasil rekapitulasi berjenjang yang KPU publikasikan, proses rekapitulasi tersebut juga wajib disiarkan secara langsung dengan teknologi live streaming di internet," kata Idham kepada Liputan6.com, dikutip Kamis (7/3/2024).

Idham membenarkan saat ini pihaknya tidak lagi menampilkan diagram lingkaran dalam aplikasi Sirekap untuk publik dengan alamat pemilu2024.kpu.go.id. Diketahui, laman itu berisikan data hasil tabulasi perolehan suara peserta pemilu 2024 atas pembacaan data dalam foto formulir Model C Hasil Plano.

Kini, lanjut Idham, Sirekap untuk publik hanya menampilkan foto formulir Model C Hasil plano yang ditulis langsung oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang penulisannya disaksikan para saksi peserta pemilu dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"KPU hanya tampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," ujar Idham.

Selain itu, kata Idham, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi selaku rekapitulator telah atau sedang menyelesaikan proses rekapitulasi secara berjenjang sesuai perintah Undang-Undang Pemilu.

Idham menjelaskan, bagi rekapitulator di daerah yang telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dan menetapkannya, agar segera mempublikasikan hasilnya kepada publik. Hanya saja hasilnya diunggah secara terpisah berdasarkan masing-masing tingkatan KPU kota/kabupaten.

"Ini adalah bukti di mana hasil rekapitulasi berjenjang atau manual dipublikasikan oleh rekapitulator (KPU kab/kota)" ucap Idham.

Menurut Idham, kini KPU fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang. Idham meyakini, masyarakat memahami bahwa hasil resmi pemilu didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara oleh rekapitulator mulai dari PPK, KPU kab/kota, KPU provinsi dan KPU RI.

Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) yang juga Co-Captain Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, menanggapi soal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak lagi menampilkan grafik dan diagram perolehan suara pileg dan pilpres 2024 di Sirekap. Menurutnya, hal itu menimbulkan banyak pertanyaan.

"Ya itu menimbulkan pertanyaan, apa yang down? Sistem dibuka, ditutup lagi, dan itu hanya memberi satu bukti bahwa memang terjadi banyak kejanggalan," kata Sudirman di TWS House, Jalam Wijaya IX, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

Sudirman menegaskan hal tersebut menunjukkan ketidakyakinan KPU karena ada yang disembunyikan terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.

Lebih lanjut, Sudirman bercerita soal Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengundurkan diri dari tugasnya sebelum tahapan perhitungan suara rampung. Sebab, kata dia, panitia tersebut mendapatkan tekanan.

"Tadi saya dapat copy surat satu PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, dia mundur tidak lagi bersedia melanjutkan karena tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena mendapatkan tekanan-tekanan dari banyak pihak. Itu secara kolektif mundur semua," kata Sudirman.

"Di satu kecamatan di kota Depok, ya itu juga menjadi indikasi ternyata memang ada unsur-unsur yang memaksakan kehendak. Bahkan panitia resmi pun mengalami tekanan seperti itu," lanjut dia.

Sudirman menyebut beberapa kasus yang ia temukan itu merupakan potret kecil dari sekian banyak kemungkinan dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun begitu semakin banyak bukti yang mencuat ke permukaan.

"Jadi sangat disayangkan. Tapi ya itu lah keadaan kita dan tampaknya memang dari waktu ke waktu, hari ke hari makin memberi bukti bahwa pemilu ini bermasalah," tegas Sudirman.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja mempertanyakan seperti apa seharusnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam situs tersebut berjalan. Kemudian, jika ditiadakan sementara untuk perbaikan, berapa lama waktu yang diperlukannya.

"SOP-nya seperti apa? Pertanyaan sekarang sudah diberhentikan sementara atau bagaimana? Jangan sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan," kata Bagja saat dikonfirmasi awak media seperti dikutip Kamis (7/3/2024).

Bagja menilai KPU berutang banyak penjelasan kepada publik. Sebab, jika alasan dihentikan karena data yang masuk tidak presisi, maka KPU harus menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi.

"Karena sampai sekarang belum dijelaskan KPU. Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan, jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi," jelas Bagja.

Bagja mengingatkan KPU, dengan hilangnya progres suara masuk dalam tabel dapat menimbulkan kecurigaan terhadap suara yang bisa tiba-tiba masuk akibat adanya transfer suara.

"Lihat saja sekarang, teman-teman cek deh di PPK mana, di kecamatan mana yang ribut dan lain-lain, yang kita takutkan ada transfer suara. Itu yang tidak boleh, gitu," kata Bagja.

Perubahan tampilan situs Sirekap KPU disadari terjadi pada Selasa (5/3/2024) malam. Pada Rabu pagi (6/3/2024) tim redaksi juga coba melakukan hal senada, namun hasilnya masih tetap nihil.