Ridwan Kamil Tawarkan Purna Pejabat DKI Isi Posisi Non ASN Bantu Urus Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta 01 Ridwan Kamil (RK) menawarkan purna pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlibat kembali mengurus Jakarta dalam pemerintahannya, jika menjadi gubernur Jakarta terpilih pada Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil saat berdialog bersama forum purna pejabat Pemprov DKI Jakarta bersama tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

"Saya tanya, apakah mau aktif lagi kan dalam bentuk sesuatu karena kita prinsipnya DKI desentralisasi kolaborasi inovasi misalkan mensosialisasikan pengentasan kekumuhan, beliau beliau bisa ikutan. Mau nggak ikuti tim penghijauan di wilayah-wilayah yang dikuasai, kata mereka juga mau," kata RK.

Pada dialog ini, hadir sejumlah purna pejabat DKI Jakarta eselon 1 dan eselon 2. Nampak Mantan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi.

Kemudian, ada Mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal, Mantan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, hingga Mantan Wali Kota Jakarta Selatan 2006-2011 Syahrul Effendi.

Menurut RK, keterlibatan para purna pejabat diperlukan guna membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Mengingat purna pejabat memiliki pengalaman sebagai birokrat selama bertahun-tahun.

"Jadi inilah tawaran karena membangun Jakarta harus sama-sama karena berdamai orang-orang bertahun-tahun berpengalaman mengurus Jakarta," ucap RK.

Meski begitu, RK menegaskan posisi para purna pejabat tak kembali jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melainkan bakal dibentuk menjadi tim khusus.

"Minimal lebih ke adhoc, adhoc tuh mau nggak di zona kekumuhan saja, atau mau nggak hanya di zona komunitas bantu-bantu di penghijauan, jadi bukan general," kata dia.

Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 01 Ridwan Kamil (RK), tak ingin ada polemik penggunaan kembali sistem informasi elektronik rekapitulasi (Sirekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pilkada Serentak 2024.

"Saya tidak bisa bicara teknis, saya meyakini KPU juga melakukan evaluasi diri. Kalau Sirekap dianggap banyak dinamika, ya tolong jangan terjadi lagi di era Pilkada," kata RK usai blusukan di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

RK meyakini, KPU telah memikirkan metode penggunaan Sirekap secara baik di Pilkada Serentak 2024. Sehingga, kata dia Pilkada 2024 harusnya berjalan dengan baik.

Advertisement Jika Anda Mengatasi Masalah Vitalitas. Wajib Baca Ini Sekarang!Selengkapnya "Kita ini kan jujur dan adil, kita ingin menang juga bermartabat, tanpa menang nanti disalahsangkakan, saya juga nggak mau," ucap RK.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Idham Holik memastikan, sistem informasi elektronik rekapitulasi (Sirekap) akan kembali digunakan untuk Pilkada 2024.

Menurut dia, berkaca dari kegaduhan penggunaan Sirekap pada ajang Pemilu dan Pilpres 2024, kini Sirekap yang digunakan untuk Pilkada akan dimutakhirkan kemampuannya. Hal itu disampaikan saat rapat Uji Publik Rancangan Peraturan KPU di Kantor Pusat KPU RI, Selasa (24/9/2024).

"Komitmen KPU memperbaiki sistem teknologi informasi yang dahulu dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024, kami namakan sirekap. Insya Allah ke depan akan lebih baik sehingga informasi yang ditampilkan bisa lebih akurat dan tidak memicu polemik publik seperti yang pernah terjadi di pemilu serentak 2024 yang lalu," kata Idham seperti dikutip Rabu (25/9/2024).