Cegah Shutdown, Joe Biden Tandatangani RUU Anggaran Sementara untuk Pemerintah Federal

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani RUU menjadi undang-undang yang mencegah penutupan pemerintah.

Penandatanganan ini mengakhiri hari-hari penuh pergolakan setelah Kongres AS menyetujui rencana pendanaan sementara tepat setelah batas waktu dan menolak tuntutan utang inti Donald Trump dalam paket tersebut.

Kesepakatan tersebut mendanai pemerintah pada tingkat saat ini hingga 14 Maret 2024 dan menyediakan USD 100 miliar dalam bentuk bantuan bencana dan USD 10 miliar dalam bentuk bantuan pertanian bagi petani, dikutip dari Japan Today, Minggu (22/12/2024).

"Kesepakatan ini merupakan kompromi yang berarti tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkannya," kata Joe Biden dalam sebuah pernyataan.

Ketua DPR Mike Johnson, R-La, bersikeras bahwa anggota parlemen akan memenuhi kewajiban dan tidak mengizinkan operasi federal ditutup.

Namun, hasil di akhir minggu yang penuh gejolak itu tidak pasti setelah Trump bersikeras bahwa kesepakatan tersebut mencakup peningkatan batas pinjaman pemerintah.

Rencana Johnson yang direvisi disetujui dengan suara 366-34, dan disahkan oleh Senat dengan suara 85-11 setelah tengah malam. Saat itu, Gedung Putih mengatakan telah menghentikan persiapan penutupan.

"Tidak akan ada penutupan pemerintah," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, D-N.Y.

Johnson yang telah berbicara dengan Donald Trump setelah pemungutan suara DPR, mengatakan bahwa kompromi tersebut adalah "hasil yang baik bagi negara" dan bahwa presiden terpilih "tentu saja senang dengan hasil ini juga."

Sementara itu, seorang anggota DPR dari Partai Republik, Rep. Andy Harris dari Maryland, mengkritik Partai Republik atas pengeluaran defisit dalam RUU tersebut dan mengatakan bahwa ia sekarang belum memutuskan tentang kepemimpinan GOP. Yang lain juga mengisyaratkan ketidakpuasan dengan Johnson.

Namun, permintaan batas utang Trump pada menit-menit terakhir hampir mustahil untuk diajukan, dan Johnson hampir tidak punya pilihan selain mengatasi tekanan itu.

Pembicara tahu tidak akan ada cukup dukungan dalam mayoritas Partai Republik yang ramping untuk meloloskan paket pendanaan apa pun karena banyak pendukung defisit Partai Republik lebih suka memangkas anggaran pemerintah federal dan tidak akan mengizinkan lebih banyak utang.

Sebaliknya, Partai Republik, yang akan memiliki kendali penuh atas Gedung Putih, DPR, dan Senat di tahun baru, dengan rencana besar untuk pemotongan pajak dan prioritas lainnya, menunjukkan bahwa mereka harus secara rutin bergantung pada Partai Demokrat untuk mendapatkan suara yang dibutuhkan untuk mengikuti operasi pemerintahan rutin.