Pastikan Pihak Kalah Pemilu Gugat ke MK, Mahfud MD: KPU Harus Bersiap

KPU akan digugat ke MK oleh parpol atau caleg maupun pasangan capres-cawapres yang merasa dicurangi.

oleh Ratu Annisaa Suryasumirat diperbarui 15 Apr 2019, 17:39 WIB
Diterbitkan 15 Apr 2019, 17:39 WIB
Dialog Kebangsaan
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD memberikan sambutan dalam acara Dialog Kebangsaan di Stasiun Solo Balapan, Rabu (20/2). Dialog dalam rangkaian Jelajah Kebangsaan tersebut bertema 'Merawat Harmoni dan Persatuan'. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali diadakan ini akan dipenuhi banyak gugatan dari pihak yang kalah. Setidaknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan digugat ke MK oleh partai politik atau anggota legislatif maupun pasangan capres-cawapres yang merasa dicurangi.

"Nah, KPU harus benar-benar profesional menjaga semua dokumen dan prosedur dari sekarang, karena menang atau kalah, Anda itu (KPU) akan menentukan profesional atau tidak," ujar Mahfud MD di Penang Bistro, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ia menegaskan, bila KPU sampai kalah saat digugat, maka bisa dinilai tidak profesional. Karenanya, Mahfud mengimbau pihak KPU untuk bersiap diri sebaik mungkin menghadapi hal tersebut.

"Karena yang nanti akan menjadi tergugat di Mahkamah Konstitusi itu adalah KPU, bukan paslon. Paslon itu tidak bisa digugat, legislatif nggak bisa digugat. Yang digugat nanti KPU, yang menggugat itu paslon, calon anggota legislatif," kata Mahfud MD.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jangan Khawatir Kericuhan

Datangi KPK Mahfud MD Diskusi Tentang Tindak Pidana Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memenuhi undangan pimpinan KPK di Jakarta, Senin (25/03). Kedatangannya tersebut untuk melakukan diskusi tentang tindak pidana korupsi dan pencegahannya.merdeka.com/dwi narwoko

Mahfud menambahkan, masyarakat pun sebaiknya tidak perlu khawatir akan terjadi kericuhan usai pemilu berlangsung. Sebab, biasanya pihak yang saling ribut adalah para elite politik, bukan masyarakat biasa.

"Karena di dalam sejarah kita selama puluhan tahun itu, kalau mau ada Pemilu itu biasanya ramai gitu begitu selesai pemungutan suara, itu rakyatnya tenang yang ribut elitenya," ujar Mahfud.

"Nah kalau sudah elite, itu tinggal kita halau ke Mahkamah Konstitusi atau ke polisi kalau ada pelanggaran, atau ke Bawaslu. Jika itu terjadi kesalahan, kesalahan administratif, gitu aja," Mahfud memungkasi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya