Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Pekerja Kantoran Lebih Suka Tinggal di Kawasan Kumuh

Jika saat ini masih banyak masyarakat yang tidak ingin dan menolak tinggal di rusunawa, itu karena masyarakat belum memiliki pemikiran

oleh Fathia Azkia diperbarui 30 Sep 2016, 19:41 WIB

Diterbitkan 30 Sep 2016, 19:41 WIB

rusunawa jakarta

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, mengimbau masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni di kawasan kumuh untuk segera pindah ke rumah susun sewa (rusunawa).

Tujuannya, karena selain dapat dijadikan alternatif hunian yang layak, rusunawa juga dapat mengurangi pemanfaatan lahan untuk perumahan di kawasan perkotaan.

Menurut Syarif, jika saat ini masih banyak masyarakat yang tidak ingin dan menolak tinggal di rusunawa, itu karena masyarakat belum memiliki pemikiran yang tepat tentang kehidupan di hunian vertikal.

“Sekitar 11,4 juta penduduk di Indonesia masih belum punya rumah sendiri, jadi Kementerian PUPR tetap mendorong masyarakat khususnya MBR di kawasan perkotaan agar mau tinggal di rusunawa,” ujar Syarif seperti dikutip laman pu.go.id.

Ia menyampaikan, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus melaksanakan perencanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan rusunawa yang telah dibangun selama ini.

Sebab jika tidak dimulai pembangunan rusunawa sejak dini, dikhawatirkan lahan-lahan yang ada saat ini, tidak akan mencukupi untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Dibutuhkan perencanaan yang matang dari proses perencanaan pembangunan hingga pasca berdirinya bangunan rusunawa sampai dihuni oleh masyarakat, apalagi saat ini keberadaan lahan-lahan untuk perumahan semakin terbatas,” tuturnya.

“Ini harus kita antisipasi jangan sampai malah tumbuh kawasan kumuh baru di perkotaan,” ia menambahkan.

Pekerja kantoran penyumbang terbesar

Syarif menyampaikan, sampai hari ini masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak seperti rusunawa jumlahnya jauh lebih banyak daripada rusunawa yang tersedia.

“Kami hanya berusaha menyiapkan rusunawa yang nyaman untuk dihuni bagi masyarakat dengan harga sewa yang lebih terjangkau,” Syarif mengaku.

Rusun yang dibangun pemerintah di kawasan perkotaan, menurut Syarif, seperti di Jakarta saat ini sudah mulai dihuni oleh masyarakat dan jarang yang kosong.

Fasilitas yang disediakan oleh Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah pun sudah mencukupi untuk hidup, mengingat rusunawa tersebut sudah dilengkapi listrik, air bersih, tempat tidur, lemari pakaian, dan ada pengelolanya.

Saat blusukan ke kawasan kumuh di Jakarta, ia menemukan bukti bahwa kebanyakan yang tinggal di kawasan kumuh adalah pekerja kantoran.

Para pekerja kantoran lebih memilih tinggal di kawasan kumuh karena dekat dengan tempat kerja, meski rumah yang ditempati tidak nyaman sama sekali. Mulai dari tempat tidur yang sempit, kemudian harus mengantri untuk menggunakan kamar mandi, ditambah biaya sewa relatif mahal.

“Daripada tinggal di rumah yang ada di kawasan kumuh dan bersempit-sempitan lebih baik tinggal di rusunawa. Banyak juga masyarakat yang saat ini pindah ke rusunawa mengaku menyesal, mengapa tidak dari dulu mereka tidak pindah ke hunian vertikal yang dibangun pemerintah,” tandasnya.