Utang Bikin Pemkot Balikpapan Sisihkan Penanganan Banjir

Utang Pemkot Balikpapan mencapai Rp 200 miliar, sedangkan ongkos penanganan banjir bisa mencapai Rp 90 miliar.

oleh Abelda RN diperbarui 24 Feb 2017, 18:49 WIB
Diterbitkan 24 Feb 2017, 18:49 WIB
Utang Bikin Pemkot Balikpapan Lupakan Penanggulangan Banjir
Utang Bikin Pemkot Balikpapan Lupakan Penanggulangan Banjir

Liputan6.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur saat ini terpaksa mengesampingkan sejumlah program pelayanan masyarakat, termasuk penanggulangan banjir . Hal itu disebabkan Pemkot Balikpapan tengah memprioritaskan pelunasan utang anggaran 2016 sebesar Rp 200 miliar.

Alhasil, anggaran tahun ini digunakan untuk melunasi utang pembayaran proyek-proyek tahun lalu tersebut.

"Sementara ini fokusnya masih pembayaran utang-utang Balikpapan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tara Alorante, Jumat (24/2/2017).

Tara mengatakan, penanggulangan banjir di Balikpapan membutuhkan alokasi dana yang besar guna keperluan penunjang, seperti pembebasan lahan, normalisasi sungai, hingga pembangunan bendungan pengendali (bendali).

Sementara itu, menurut dia, anggaran Balikpapan tahun ini hanya berkisar Rp 1,7 triliun. Anggaran itu pun sudah teralokasi untuk belanja rutin dan belanja publik.

Pemkot Balikpapan, menurut Tara, sudah mengidentifikasi 50 titik rawan banjir yang harus mendapatkan penanganan secepatnya. Sementara ini, Pemkot Balikpapan terpaksa menundanya sambil menunggu mata anggaran tahun berikutnya

"Tahun ini untuk penanggulangan banjir tidak ada, karena kita harus bebaskan tanah dulu dan perlu dana yang besar. Normalisasi juga terkendala. Sementara belum ada dana penanggulangan banjir, tapi tidak tahu nanti kalau ada (APBD) Perubahan," ujar Tara.

Tara menyebutkan, rencana revitalisasi Sungai Ampal sebagai bagian penanggulangan banjir juga membutuhkan dana yang bisa mencapai Rp 90 miliar. Sungai ini mengalami penyempitan akibat proses sedimentasi dari hulu.

"Nanti diusulkan di (APBD) Perubahan kalau situasinya memungkinkan. Nanti dibahas dimusrenbang mana yang prioritas. Dari perhitungan diperlukan Rp 90 miliar untuk normalisasi, itu belum tanahnya," ujar dia.

Penanganan banjir, lanjut Tara, harus dilakukan secara bertahap. Mengingat biaya yang sangat besar dan penyelesaian lahan yang tidak mudah, proses penanganan banjir memakan waktu lama.

Pemkot Balikpapan, kata dia, sudah memiliki konsep penanganan banjir lewat sistem pembangunan bendungan pengendali (bendali). Balikpapan setidaknya membutuhkan 13 bendali untuk mengendalikan debit air sungai yang menuju ke laut.

"Saat ini baru tiga bendali yang sudah terbangun. Dua (bendali) di lapangan tenis, dan satu bendali ada di Kampung Timur," kata Tara.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya