60 Persen Peta Laut Indonesia Data Peninggalan Belanda

Indonesia selayaknya memiliki peta laut yang akurat dan terbaru.

oleh Yoseph Ikanubun diperbarui 15 Jun 2017, 06:32 WIB
Diterbitkan 15 Jun 2017, 06:32 WIB
Peta laut Indonesia
Tim Survei Hidrografi dan Oceanografi dikerahkan untuk menyusun peta laut Indonesia. (Liputan6.com/Yoseph Ikanubun)

Liputan6.com, Bitung - Sebagai negara kepulauan sekaligus menuju poros maritim dunia, Indonesia selayaknya memiliki peta laut yang akurat dan terbaru. Namun, data kemaritiman yang kini digunakan 60 persen masih merupakan peninggalan Belanda.

"Pemerintah sudah mencanangkan Nawacita. Salah satunya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka konsekuensinya adalah kita harus punya data laut yang update," ucap Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro di Bitung, Sulawesi Utara, Rabu, 14 Juni 2017.

Jenderal bintang dua ini menggelar inspeksi di Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Bitung untuk melihat kinerja tim Survei Hidrografi dan Oseanografi AL (Hidrosal).

"Data ini yang secepatnya harus kita update, ini dikerjakan oleh Tim Survei Hidrosal. Karena memang 60 persen masih data peninggalan Belanda," ujar Harjo didampingi Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Pangkalan Utama AL (Lantamal) VIII Manado Mayor TNI Dedy Irawan.

Harjo menjelaskan, update peta laut sangat urgen untuk kepentingan negara baik yang bersentuhan dengan pertahanan keamanan maupun investasi. Untuk eksplorasi dan investasi, misalnya, bisa melihat potensi sumber daya alam yang terkandung di perut bumi di dasar laut.

"Sedangkan bidang pertahanan dengan peta laut yang terbaru, tentu kita bisa menangkal masuknya asing ke wilayah kita," ujar dia.

Tim Survei Hidrosal yang terdiri dari 15-20 personel ini bekerja selama lebih kurang dua bulan. Ada delapan tim survei di Indonesia, termasuk di perairan Bitung, Sulawesi Utara.

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro menggelar inspeksi di Satkamla Bitung. (Liputan6.com/Yoseph Ikanubun)

Ada dua kapal canggih dan enam kapal lain yang dikerahkan dalam survei itu. "Hanya saja memang tim ini bekerja dengan APBN yang tidak cukup untuk membiayai operasional. Akibatnya pendataan berjalan lambat," tutur Harjo.

Dia mengatakan pula, untuk solusi dari hambatan tersebut diharapkan dukungan dari lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata atau Kementerian Perhubungan. "Karena peta laut ini untuk kepentingan Indonesia, bukan hanya Pushidrosal," dia menambahkan.

Selain mengecek peralatan serta sejumlah armada kapal di dermaga Satkamla, Harjo bersama tim juga meninjau sejumlah spot di tengah laut dengan menaiki speedboat milik Lantamal VIII Manado.

Tampak sejumlah prajurit TNI AL tengah melaksanakan tugas mereka di tengah laut. "Mereka bekerja 24 jam, baru secara bergantian kembali ke darat. Ini untuk mengukur kondisi gelombang laut," ujar Dedy.

Survei Hidrografi dan Oceanografi demi kepentingan peta laut Indonesia ini berlangsung di Laut Sulawesi, khususnya perairan sekitar Bitung dengan luas 20x20 kilometer.

 

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya