Menyoal Karut-Marut Data Warga Penerima BST di NTT

Liputan6.com, Kupang - Keributan terjadi di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Jumat (22/5/2020). Sebagian warga yang namanya tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) mengamuk dan protes.

BST ini menurut rencana akan dibagikan pada Sabtu (23/5/2020). Carut marut daftar penerima BST masih menjadi polemik hampir di semua wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lembata.

Sampai saat ini, belum bisa terdeteksi apakah perubahan data tersebut terjadi di tingkat RW, Kelurahan, Dinas Sosial Kabupaten Lembata atau oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Pantauan wartawan, suasana gaduh terjadi saat sebagian warga ini memprotes nama mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima BST dari Kemensos, yang disalurkan lewat Kantor Pos Indonesia.

Sebagian warga lainnya protes karena nama mereka tercantum dalam link cek bansos resmi milik Kemensos sebagai penerima BST, namun tidak tercantum dalam data di Kelurahan Lewoleba Utara.

Ferdinandus da Silva, warta RT 012 RW 005 misalnya. Namanya tertera dalam daftar penerima BST namun tidak tertera di daftar penerima BST tingkat kelurahan.

Lain halnya dengan warga di RT 005 RW 002. Enam nama yang tercantum dalam daftar penerima BST ini tidak direkomendasikan oleh pihak RT. Padahal, pihak RT telah merekomendasikan 18 nama warga miskin lainnya yang dianggap layak menerima BST.

"Mereka enam nama yang tercantum dalam BST ini daftar langsung di Kelurahan, tidak lewat ketua RT," kata Alberta Surat (52), warga RT 005 RW 002, Kelurahan Lewoleba Utara.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Simak Video Pilihan Berikut ini:

Alberta mengungkapkan, awalnya dalam data yang disetor ke pihak kelurahan namanya terdaftar sebagai penerima. Tetapi ketika data dari Kemensos turun ke kelurahan, namanya hilang bahkan beberapa nama yang disodorkan pihak RT tidak ada satupun yang terakomodir.

“Ini yang saya keluhkan, masa data yang diusulkan 18 nama, lalu yang keluar 6 nama yang saat itu tidak didata. Saya duga ada mafia yang memainkan data ini. Karena bukan hanya saya saja yang hilang namanya, masyarakat lain juga ikut hilang,” kata Alberta.

Tak sampai di situ, Alberta menuturkan, dalam pendataan penerima BST, ada seorang nama yang merupakan Tenaga KSO di salah satu sekolah di Lewoleba. Semestinya yang bersangkutan tidak lagi boleh menerima bantuan.

“Saya ada bukti. Nama ini saya dapat dari kelurahan dan kami minta besok untuk kelurahan lewoleba tidak dibagikan dulu," ujarnya.

Tidak hanya itu, nama warga penerima BST yang tercecer di RT lain turut mewarnai carut marut polemik penerima BST. Salah seorang warga di RT 17 tertera sebagai daftar penerima BST di RT 15. Sementara itu, ayahnya yang tinggal di RT yang sama, terdaftar sebagai penerima BST di RT 14.

Hal yang sama juga di utarakan oleh Kisman, Ketua RT 003, RW 001, dimana data yang diusulkan saat itu tidak terakomidir. Dirinya mempertanyakan kenapa hingga terjadi perbedaan seperti ini. Padahal menurutnya data yang diusulkan berdasarkan catatan laporan dari RT.

"Kalau bisa pak lurah menjelaskan secara detail persoalan apa sehingga nama itu tidak ter-cover," katanya.

Kisman menyebutkan, nama yang didata olehnya sebanyak 30 orang, namun yang keluar hanya 10 nama, itu pun yang tidak terdata olehnya. Ironinya, Kisman menganggap 10 nama tersebut merupakan warga mampu di Kelurahan Lewoleba Utara.

"Dilihat dari kacamatanya saya, mereka dianggap mampu. Sementara yang saya masukan data ini kebanyakan janda-janda," imbuhnya.

Lurah Lewoleba Utara, Yohanes Gala Blikololong, mengatakan, dari 800 lebih warga yang diusulkan ke Kemensos, sebanyak 298 diakomodir sebagai warga penerima BST.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menerima pengaduan dari masyarakat untuk selanjutnya akan dikonfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Lembata.

"Itu karena persoalan ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Sehingga bagi yang tidak dapat itu sementara nanti kita terima laporan pengaduan yang masuk, kita input nanti kita konfirmasi lagi dengan teman-teman di Dinas Sosial. Tugas kita sebatas itu," tandas Yohanes.

Yohanes bersikukuh, data yang diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Lembata sesuai dengan yang diterimanya dari tingkat RT.

"Artinya kita di kelurahan tidak mungkin hanya karena ketidaksukaan kita lalu, ini kan masyarakat kan banyak jadi jangan sampai bilang pak lurah yang karena tidak suka lalu tidak kasih masuk dan sebagainya, itu tidak. Prosesnya kita ikuti sesuai dengan ketentuan," kata Yohanes.

Kelurahan juga bisa mengakomodir nama-nama yang layak menerima BST namun tidak terakomodir di dalam data Kemensos, jika ada persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Lembata. Itu pun kalau masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BST namun namanya tercantum dalam daftar penerima BST, merelakan bantuan tersebut untuk orang yang lebih membutuhkan.

"Kecuali ada persetujuan dari teman-teman di Dinas Sosial, karena persoalan itu mereka yang lebih tahu. Apakah kalau bisa dilengkapi dengan dokumen seperti apa, surat pernyataan kah, atau berita acara dari orang yang terima diserahkan ke mereka yang lebih berhak itu seperti apa. Kita di kelurahan tetap mendukung kalau ada warga penerima yang merelakan untuk yang lebih berhak," tutupnya.