Potensi Sumsel Jadi Pilot Project Kawasan Zero Conflic Terbaik di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Di tengah keberagaman Suku, Agama dan Ras (SARA) di Sumatera Selatan (Sumsel), provinsi ini mampu menjaga kerukunan terutama antarumat beragama. Bahkan Sumsel disematkan sebagai kawasan zero conflic di Indonesia.

Asdep IV Koordinasi Kesadaran Bela Negara di Kedeputian VI Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Brigjen Rufbin Marpaung menilai, Sumsel menjadi daerah yang unik dan hampir tidak ada kasus intoleransi.

“Provinsi ini memang dikenal sebagai kawasan zero conflict dan bisa menjaga kerukunan antarsesama,” ucapnya, usai menjadi pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Konsultasi Publik Bidang Kesatuan Bangsa, di Auditorium Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (23/9/2020).

Sumsel juga akan menjadi pembanding dengan daerah lain, terutama yang mempunyai kasus intoleransi rendah hingga tinggi. Terlebih apa saja yang membuat Sumsel, mampu menjaga kerukunan antarmasyarakat.

Dia mengatakan, Sumsel juga bisa direkomendasikan menjadi pilot project kawasan zero conflic terbaik di Indonesia.

Namun mereka butuh menggali data dan hasil analisa dan kebijakannya sendiri akan ditentukan oleh Kemenko Polhukam.

Menurutnya, persoalan intoleransi beragama juga menjadi pembahasan mereka . Kita juga akan menggali apa penyebab intoleransi tersebut terjadi.

“Seperti, kenapa bisa terjadi terorisme dan ada paham radikal negatif. Setelah mendapatkan datanya, kita olah data tersebut,” ucapnya di Palembang Sumsel.

Lalu, hasil dari data yang diperoleh akan disusun untuk dijadikan rekomendasi dalam rangka mengatasi intoleransi tersebut. Mereka juga akan menggandeng para pakar yang konsen dalam bidang tersebut.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Kegiatan ini juga menjadi salah satu wadah, untuk mendapatkan data-data factual dari berbagai daerah di Indonesia.

Bahkan ada 12 isu kesatuan bangsa di Indonesia yang menjadi fokus mereka. Diantaranya, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara, etika kehidupan berbangsa, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan dan modernisasi beragama.

"Ada isu kewaspadaan nasional, sinergitas TNI-Polri dengan masyarakat, kesadaran bela negara, gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, politisasi SARA dan politik uang dalam pilkada," ujarnya.

Lalu, pembahasan isu tentang gerakan netralitas ASN dan TNI-Polri dalam rangka Pilkada, partisipasi pemilih dalam Pilkada dan isu actual lainnya.