Pilkada dan Libur Akhir Tahun Picu Lonjakan kasus Covid-19?

Memasuki masa Pilkada 2020 dan libur akhir tahun 2021, Bali mulai mempersiapkan skema dalam hal angtisipasi lonjakan kasus Covid-19 di saat helatan lima tahunan dan masa liburan akhir tahun.

oleh Dewi Divianta diperbarui 01 Des 2020, 19:30 WIB
Diterbitkan 01 Des 2020, 19:30 WIB
Kepala  Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Ketut Suarjaya
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Ketut Suarjaya (Dewi Divianta/liputan6.com)

Liputan6.com, Denpasar Jelang Pilkada serentak tahun 2020 dan libur akhir tahun 2021, Kepala  Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Ketut Suarjaya mengaku telah melakukan skema antipasti lonjakan kasus Covid-19 di Bali.

"Kita sudah punya skema nanti. Kalau kasusnya (Covid-19) naik di atas 50 (kasus perhari) kita akan menambahkan di tempat lain. Antisitivasi itu sudah ada kalau ada naik lagi kasusnya," kata Suarjaya di Denpasar, Bali, Selasa (1/12/2020).

Menurutnya, skema yang telah disiapkan adalah rumah sakit rujukan yang akan digunakan untuk warga yang terpapar saat pelaksanaan Pilkada dan perayaan liburan tahun baru 2021.

“Saat ini ada 1.308 unit tempat tidur dan 140 unit ICU yang tersedia di rumah sakit rujukan virus Covid-19 di Bali. Lalu, saat  Pilkada untuk kapasitas tempat tidur, ICU dan ruang isolasi akan terus ditambah,” ujar dia.

Suarjaya berharap lonjakan kasus Covid-19 di Bali bisa diminimalisir, sehingga pasien baru bisa tertangani dengan bakik di Bali. “Jangan sampai diatas 70 per hari. Kalau sampai angkanya sampa 70 kita harus segera nambah. Kalau 50 kita sudah siaga untuk segera menambahin, begitu angkanya 70 langsung buka yang lain," ucapnya.

 

Kasus Covid-19 Akan Bertambah

Sementara itu, skema tersebut akan dilakukan pada saat Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang dan akan berlanjut hingga libur akhir tahun mendatang.

"Termasuk akhir tahun, lebih kenceng lagi ini. Apalagi sudah ada relawan yang melakukan tracking dan konsekuensinya kasus akan bertambah. Kita harus siapkan ruang isolasi, ruang karantina, baik provinsi, kabupaten, kota ini harus dijaga. Makannya, satgas provinsi dan kabupaten kota tetap harus memonitor ketat ini," katanya memungkasi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya