Gubernur Minta Wapres Dorong Revitalisasi 5 Pasar di Sumbar, Apa Alasannya?

Liputan6.com, Padang - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja dengan sejumlah agenda seperti peresmian pasar dan penanaman mangrove di Kota Pariaman, Sumatera Barat pada Selasa (6/4/2020).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga menyampaikan lima permintaan terkait revitalisasi pasar pada 2021 ini di provinsi ini kepada Wakil Presiden.

"Total pasar di Sumbar ada 516 pasar, namun yang kualitas bangunannya memenuhi standar hanya 24 persen," kata Gubernur, Selasa (6/4/2021).

Sementara, 76 persen sisanya dapat dikatakan memiliki masalah, sehingga pelayanan dan pemulihan ekonomi belum optimal.

Pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, lanjutnya, hampir semua sektor terimbas dan anjloknya ekonomi tak terkecuali Provinsi Sumbar.

"Dari semua pasar tersebut, kami berharap tahun ini lima pasar bisa direvitalisasi yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat," ujarnya.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Permintaan itu, yang pertama yakni Pasar Serikat di Kabupaten Tanah Datar, yang sudah diusulkan oleh bupati pada 12 Maret 2019 lalu, dengan anggaran Rp50 miliar dan telah disetujui oleh bapak presiden Joko Widodo.

"Kami mohon kepada Bapak Wapres untuk membantu merealisasikannya. Hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar," jelas gubernur.

Kemudian yang kedua, Pasar Raya Fase VII di Kota Padang, yang juga telah dikunjungi jajaran Menteri Perdagangan.

Ketiga, Pasar Koto Baru Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar, pasar ini merupakan pasar pusat perdagangan sayur yang terletak di jalan raya Padang-Bukittingi.

Pasar ini yang mengisi kebutuhan sayur mayur di empat provinsi, di antaranya Sumbar, Riau, Kepri, kemudian Jambi termasuk juga Bengkulu.

Keempat Pasar Bawah Kota Bukittinggi, pasar tersebut fasilitasnya tidak memadai. Sementara Bukittinggi adalah kota wisata dan kota perdagangan.

"Untuk itu keberadaan pasar bawah Bukittinggi ini menurut hemat kami perlu perhatian," sebut Mahyeldi.

Kemudian yang terakhir pasar ikan di Kota Pariaman, apalagi daerah tersebut memiliki laut yang luas dan pantai yang panjang.

"Cukup lima ini kami usulkan di tahun 2021, kami berharap Pak Wapres bisa mengabulkan permintaan kami masyarakat Sumbar," ia menambahkan.

Menanggapi itu Wapres KH Ma'ruf Amin meminta Menteri Perdagangan, Menteri PUPR, dan kementerian terkait untuk mencatat permintaan Gubernur Sumbar.

"Saya mohon diperhatikan karena ini adalah komitmen nasional dalam pemerintahan. Cuma hanya soal waktu yang menentukan semoga dapat disesuaikan, ada yang cepat, ada yang lambat sesuai dengan anggaran yang tersedia," kata wakil presiden.