Vaksinasi Covid-19 di Kupang Membeludak Sampai Ada yang Pingsan, Warga Mengaku Hanya Ingin Sertifikatnya

Liputan6.com, Kupang Vaksinasi Covid-19 di kampus Poltekes Kemenkes Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (14/7/2021) diserbu warga. Kerumunan antrean vaksinasi Covid-19 itu juga membuat pintu gerbang kampus Poltekes Kemenkes Kupang roboh.

Mereka rela mengantre sejak pagi, berdesak-desakan, hingga ada yang pingsan demi mendapatkan sertifikat vaksin Covid-19. Informasi yang beredar di masyarakat, sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat mutlak mendapatkan pelayanan administrasi di pemerintahan. 

"Saya mau melamar pekerjaan, persyaratan wajib itu kartu vaksin," kata Wiwik, seorang warga.

Adolf Ketty, warga yang lain mengatakan, dirinya sudah datang sejak pukul 05.00 Wita, dan sudah banyak orang yang mengantre. Dirinya bahkan mengaku tidak mendapat nomor antrean. 

"Nomor antrean dihambur begitu saja, kami berebutan tapi saya tidak dapat," ungkap Adolf Ketty.

Adolf mengaku membutuhkan sertifikat vaksin hanya untuk memenuhi syarat pelaku perjalanan. Dirinya ingin kembali ke Rote dan salah satu syaratnya adalah sudah divaksin Covid-19.

Sementara itu Ocha, warga Kota Kupang mengatakan, ikut vaksin karena semua urusan yang berhubungan dengan pemerintahan wajib menunjukan sertifikat vaksin.

"Sekarang ini urus apa pun yang berkaitan dengan pemerintah harus ada kartu vaksin, kartunya yang dibutuhkan," ungkap Ocha.

Ocha mengaku rela berdesakan ikut vaksinasi Covid-19 tujuannya hanya untuk mendapatkan sertifikat vaksin. Jika bukan karena syarat layanan pemerintahan, dirinya memilih tidak divaksin.  

Simak Juga Video Pilihan Berikut:

Terkait kerumunan di Poltekes Kemenkes Kupang, Direktur Poltekes Kemenkes Kupang, Kristina, Rabu (14/7/2021) mengatakan, kejadian tersebut di luar dugaan.

"Kami tidak pernah pikir bakal begini karena selama ini pelaksanaan vaksin di Poltekes baik-baik saja, ketika kami melayani instansi-instansi semua lancar-lancar saja," katanya.

"Namun ketika kami membuka peluang bagi masyarakat, dan memang masyarakat berhak untuk mendapat vaksin, ternyata respons masyarakat itu di luar dugaan kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Kristina, proses vaksinasi ditunda, dan secara teknis akan diatur dengan baik untuk menghindari kerumunan massa.

"Kami akan atur sehingga sehari itu hanya 200 sampai 250 orang," katanya.