Sulbar Teken MoU dengan Jateng untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Sulbar dan Jateng meneken Memorandum of Understanding (MoU) melingkupi berbagai program strategis yabg ada di setiap provinsi

oleh Abdul Rajab Umar diperbarui 03 Okt 2022, 12:40 WIB
Diterbitkan 03 Okt 2022, 12:40 WIB
Pemprov Sulbar
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menekan MoU (Foto: Liputan6.com/Himas Pemprov Sulbar)

Liputan6.com, Semarang - Pemprov Sulbar dan Jateng meneken Memorandum of Understanding (MoU) melingkupi berbagai program strategis yang ada di setiap provinsi. Kerjasama ini berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, program prioritas kedua provinsi yang akan ditindaklanjuti yakni penanganan stunting, serta kolaborasi pembangunan ekonomi daerah. Pihaknya akan segera berdiskusi dan mengeksplorasi terkait dengan potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan dengan Pemprov Jateng 

"Apa yang bisa kita adopsi di Sulbar, kita pelajari lebih lanjut," kata Akmal di Semarang (03/10/22).

Sedangkan, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, diskusi mengenai upaya melakukan kolaborasi dalam penanganan stunting sudah dilakukan dan segera ditindaklanjuti. Dia juga mengatakan, Jateng saat ini tengah melakukan efisiensi dalam penggunaan APBD melalui digitalisasi. 

"Otonomi daerah pada dasarnya adalah mendorong kemandirian dan kerjasama, termasuk perdagangan antara daerah. Seperti yang kita lakukan dengan Sulbar," kata Ganjar.

Ganjar mencontohkan beberapa kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dalam pengembangan daerah di Sulbar. Seperti perdagangan antar daerah dan percontohan pendidikan SMK di Jateng untuk memberikan anak-anak akses pendidikan yang terjangkau. 

"Juga percontohan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didorong memberikan fasilitasi permodalan kepada pelaku usaha kecil, mikro dan menengah," ujar Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar mencontohkan pihaknya sudah mengoptimalkan peran Baznas jika ada permasalahan yang membutuhkan biaya. Baznas akan menjadi pihak pertama yang diajak untuk melakukan penanganan.

"Kalau Baznas tidak ada, pake sumber pembiayaan lain, terakhir dari kantong gubernur. Semua pajak pendapatan ASN masuk Baznas lalu dioptimalkan," tutup Ganjar.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya