Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

UMP 2023 Naik 10 Persen, Ini 5 Daerah UMP Tertinggi dan Terendah

Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemnaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Nov 2022, 19:30 WIB

Diterbitkan 20 Nov 2022, 19:30 WIB

Sejumlah buruh saat melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10/2021). Pada aksi tersebut massa buruh menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10 persen, berlakukan UMSK 2021 dan mencabut UU Omnibus Law. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Bandung - Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemnaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Dengan demikian, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tak lagi menjadi acuan penentuan upah minimum karena belum memasukkan komponen dampak kenaikan inflasi.

Berdasarkan video YouTube yang diunggah pada Sabtu, (19/11/2022), Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.

Ida Fauziyah meminta kepada seluruh kepala daerah menetapkan upah minimum 2023 sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan penyesuaian formula penetapan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida dikutip Liputan6.com, Minggu (20/11/2022).

Adapun waktu penetapan dan pengumuman UMP mundur dari jadwal semula per 21 November 2022 menjadi paling lambat adalah Senin, 28 November 2022. Begitu juga UMK yang sedianya diumumkan paling lambat 26 November 2022, diundur menjadi maksimal 7 Desember 2022.

Sementara, beberapa ketentuan di dalam aturan yang baru saja diterbitkan ini menekankan bahwa penyesuaian nilai upah minimum untuk 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

Data yang digunakan juga bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Sementara itu, dalam Pasal 7 tertulis bahwa penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Selain itu, dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Perkiraan Kenaikan UMP

Dengan memakai hitungan maksimal 10 persen, berikut ini rincian UMP di 2022 dan perkirakan kenaikan UMP 2023 di tiap provinsi:

UMP 2022 Hitungan UMP 2023 dengan Kenaikan 10 Persen

1. Aceh Rp 3.166.460 1. Aceh Rp 3.483.106

2. Sumatera Utara Rp 2.522.609 2. Sumatera Utara Rp 2.774.870

3. Sumatera Barat Rp 2.512.539 3. Sumatera Barat Rp 2.763.792

4. Sumatera Selatan Rp 3.144.776 4. Sumatera Selatan Rp 3.458.890

5. Riau Rp 2.938.564 5. Riau Rp 3.232.411

6. Kepulauan Riau Rp 3.050.172 6. Kepulauan Riau Rp 3.355.189

7. Jambi Rp 2.649.034 7. Jambi Rp 2.968.834

8. Bengkulu Rp 2.238.094 8. Bengkulu Rp 2.461.903

9. Lampung Rp 2.440.485 9. Lampung Rp 2.684.514

10. Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.264.883 10. Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.591.372

11. DKI Jakarta Rp 4.641.854 11. DKI Jakarta Rp 5.106.039

12. Jawa Barat Rp 1.841.486 12. Jawa Barat Rp 2.025.636

13. Jawa tengah Rp 1.812.935 13. Jawa tengah Rp 1.994.228

14. DI Yogyakarta Rp 1.840.915 14. DI Yogyakarta Rp 2.025.007

15. Jawa Timur Rp 1.891.567 15. Jawa Timur Rp 2.080.723

16. Banten Rp 2.501.202 16. Banten Rp 2.751.323

17 Bali Rp 2.516.971 17. Bali Rp 2.768.668

18. Nusa Tenggara Barat Rp 2.207.212 18. Nusa Tenggara Barat Rp 2.427.933

19. Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000 19. Nusa Tenggara Timur Rp 2.172.500

20. Kalimantan Barat Rp 2.434.327 20. Kalimantan Barat Rp 2.677.761

21. Kalimantan Tengah Rp 2.922.515 21. Kalimantan Tengah Rp 3.214.767

22. Kalimantan Selatan Rp 2.906.472 22. Kalimantan Selatan Rp 3.197.120

23. Kalimantan Timur Rp 3.014.496 23. Kalimantan Timur Rp 3.315.946

24. Kalimantan Utara Rp 3.016.738 24. Kalimantan Utara Rp 3.318.411

25. Sulawesi Utara Rp 3.310.723 25. Sulawesi Utara Rp 3.641.795

26. Sulawesi Tengah Rp 2.390.739 26. Sulawesi Tengah Rp 2.629.812

27. Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 27. Sulawesi Selatan Rp 3.165.876

28. Sulawesi Tenggara Rp 2.710.595 28. Sulawesi Tenggara Rp 2.833.618

29. Gorontalo Rp 2.800.580 29. Gorontalo Rp 3.080.638

30. Sulawesi Barat Rp 2.678.863 30. Sulawesi Barat Rp 2.946.749

31. Maluku Rp 2.619.312 31. Maluku Rp 2.881.113

32. Maluku Utara Rp 2.862.231 32. Maluku Utara Rp 3.148.454

33. Papua Barat Rp 3.200.000 33. Papua Barat Rp 3.520.000

34. Papua Rp 3.561.932 34. Papua Rp 3.918.125

5 Daerah Tertinggi dan Terendah

Adapun lima besar UMP 2023 berdasarkan perkiraan kenaikan 10 persen adalah sebagai berikut.

DKI Jakarta akan memiliki UMP sebesar Rp5.106.039 pada 2023, tertinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya.

Kemudian perkiraan UMP tertinggi selanjutnya berasal dari Provinsi Papua, yakni Rp .918.125, diikuti oleh Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Papua Barat di kisaran Rp3,5 juta sampai Rp3,6 juta.

Sedangkan perkiraan UMP terendah nasional setelah ada kenaikan 10 persen ada di Jawa Tengah, yakni Rp1.994.228, diikuti Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur yang UMP-nya di kisaran Rp2,0 juta sampai Rp2,1 juta.

Lanjutkan Membaca ↓