Sidang Peninjauan Kembali Moeldoko Bergulir, Demokrat Sumut Meyakini Masih Ada Keadilan

Liputan6.com, Medan Sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko saat ini tengah bergulir. Mahkamah Agung (MA) sudah membentuk hakim yang akan menyidangkan persoalan hukum ini.

Dengan melihat susunan majelis hakim agung ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) meyakini masih ada keadilan di republik ini.

Ketua DPD Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi tentang persiapan untuk turun ke Jakarta, untuk menuntut keadilan.

"Sebenarnya dengan 33 Ketua DPC Partai Demokrat Sumut yang hadir pada hari ini, menunjukkan bahwasannya kepengurusan yang sah itu adalah kepengurusan yang dipimpin Mas Agus Harimurti Yudhoyono," kata Lokot, Selasa (25/7/2023) di Sekretariat DPD Demokrat Sumut, di Medan.

Lokot mengatakan hal itu didampingi Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kader dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Sajali, Kepala Bappilu Demokrat Sumut, Chairil Mukmin, Kepala Bakomstra, Chairil Huda, dan 33 Ketua DPC Demokrat.

Disebutkan Lokot, dengan adanya permasalahan hukum ini, dia mempersilakan saja Moeldoko mengajukan PK. Sebab, usulan PK bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia.

"Tapi ada keanehan di sini, warga negara Indonesia benar, tetapi dia tidak punya KTA. Dia tidak punya hak sedikitpun terhadap partai ini, dia tidak pernah berjuang bersama partai ini," sebutnya.

"Dia tidak pernah jatuh bangun bersama partai ini, lalu tiba-tiba dia mengajukan PK seolah-olah partai ini adalah miliknya, apakah dia yang melahirkan, apakah dia yang memperjuangkan," sambungnya.

Lokot menyampaikan, kepada para majelis hakim yang akan menyidangkan, pihaknya memohon perlindungan hukum. Karena sampai waktunya nanti tidak ada lagi keadilan di negeri ini, Lokot menilai bukan hanya kader Partai Demokrat.

"Tapi seluruh anak bangsa akan bergerak bersama untuk menuntut keadilan ke jalanan," tegas.

Lokot berkeyakinan, PK Moeldoko ini digulirkan untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Sebab tanpa Demokrat nanti, NasDem dan PKS tak akan bisa mengajukan calon presiden karena terbentur dengan PT 20 persen.

"Kalau bukan karena ini, apalagi? Karena hari ini sosok Anies Baswedan tidak diinginkan rezim hari ini," tandasnya.