Perkuat Kerja Sama 9 Provinsi lewat Rakor Fordasi 2023

Beberapa pokok penting yang bisa dihasilkan dari Fordasi bagi enam provinsi di Tanah Papua yakni merancang grand desain membangun kerja sama anggota Fordasi dalam 20 tahun mendatang, membuat peta jalan dalam lima tahun ke depan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Sep 2023, 18:40 WIB
Diterbitkan 27 Sep 2023, 15:22 WIB
Fordasi 2023
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama delapan delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Daerah Khusus Istimewa (Fordasi) membuka secara resmi rapat koordinasi (rakor) Fordasi tahun 2023, di Manokwari, Selasa (26/9). Berbeda dari pelaksanaan Fordasi sebelumnya, dalam Fordasi 2023 anggotanya mengalami penambahan dari 4 provinsi baru di tanah Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Liputan6.com, Papua - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama delapan delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia Daerah Khusus Istimewa (Fordasi) membuka secara resmi rapat koordinasi (rakor) Fordasi tahun 2023, di Manokwari, Selasa (26/9). Berbeda dari pelaksanaan Fordasi sebelumnya, dalam Fordasi 2023 anggotanya mengalami penambahan dari 4 provinsi baru di tanah Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

"Saya sudah ingatkan kita harus belajar dari saudara kita yang lebih dahulu mengelola daerah khusus dan istimewa. Tidak usah berkecil hati Fordasi ini untuk membenahi dan melengkapi yang kita perlukan," ujar Watetpauw.

Beberapa pokok penting yang bisa dihasilkan dari Fordasi bagi enam provinsi di Tanah Papua yakni merancang grand desain membangun kerja sama anggota Fordasi dalam 20 tahun mendatang, membuat peta jalan dalam lima tahun ke depan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Rakor Fordasi yang berlangsung pada 26  dan 27 September 2023 ini membahas sejumlah kerja sama antar daerah. Pertemuan sembilan gubernur tersebut untuk menkonkretkan isu strategis dan konsep dari masing-masing daerah yang akan dituangkan dalam pernyataan bersama atau deklarasi atas kebijaksanaan negara pada daerah desentralisasi.

Berbagai isu strategis itu di antaranya upaya mengendalikan inflasi, menangani stunting, kemiskinan, meningkatan daya saing di daerah, peningkatan UMKM dan peningkatan ketahanan bahan pangan.

“Daerah yang maju kita sharing disini kita kerja sama untuk manfaatkan keistimewaan kita. Misalnya kita akan belajar banyak dari Yogyakarta bagaimana UMKM mereka sangat maju dan berkembang,” ucapnya.

Sementara Bupati Manokwari Hermus Indou menilai, penyelenggaraan Fordasi punya dampak ekonomi yang besar terutama untuk okupansi hotel dan pelaku UMKM.

Bupati berharap, seluruh peserta Fordasi juga bisa berkesempatan menikmati keindahan Manokwari dari sumber daya alam dan budaya asli Papua serta nusantara.

"Kami mengundang kiranya bapak ibu menginjakkan kaki sebentar di pulau peradaban orang Papua itu setelah gelaran Fordasi," kata Hermus Indou.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, menjadikan pelaksanaan rapat koordinasi Fordasi 2023 di Manokwari, Papua Barat, sebagai momentum penting bagi mereka selaku provinsi baru untuk melaksanakan shering bersama provinsi lainnya yang telah lebih dulu berkembang.

“Sebagai provinsi yang baru bergabung tahun ini, kami akan mengikuti bersama kesepakatan yang akan dibahas sebagai kelanjutan kegiatan Fordasi tahun sebelumnya. Kami harap ada arah dan kebijakan bagi kami dalam membangun provinsi kami, Papua Pegunungan,” ujar Kondomo saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakor Fordasi 2023.

 

Sebagai provinsi yang baru berumur sekira 10 bulan, Papua Pegunungan lanjut Kondomo menjadi provinsi yang masih  terlalu muda dan masih membutuhkan pembinaan dan teladan dari daerah-daerah yang sudah lebih dulu maju dan berkembang.

Kementerian dalam negeri (Kemendagri) sembilan pemerintah provinsi asimetris mendukung agenda besar bangsa Indonesia yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sembilan provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Valentinus Sudarjanto Suminto menuturkan konsep pembangunan IKN memanfaatkan teknologi dan digitalisasi pada sebagian besar infrastruktur kota dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah IKN.

Kehadiran IKN juga akan berimplikasi terhadap optimalisasi potensi sejumlah sektor seperti pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya di Indonesia, sehingga pembangunan berjalan sesuai ekspektasi.

"Ini merupakan cita-cita besar bangsa untuk menampilkan wajah baru Indonesia di mata dunia," ujar Valentinus Sudarjanto.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya