Respons Jokowi Soal Heboh Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Saat Kunjungannya di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Video pencabutan atribut-atribut bergambar Ganjar-Mahfud saat kedatangan Presiden Jokowi di Bali viral di media sosial, dan jadi perbincangan publik. Terkait hal itu, Jokowi sendiri mengaku telah menerima adanya informasi tersebut.

"Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi saat berada di Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Rabu (1/11/2023).

Jokowi mengatakan, terkait atribut partai itu, pemerintah termasuk aparatur sipil negara, TNI serta Polri harus netral.

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," katanya.

Jokowi juga mengatakan, pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi, semestinya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," katanya.

Saat ditanya apakah pemerintah daerah atau ASN di Bali yang melakukan pemindahan/pencopotan atribut partai tidak netral, Jokowi menekankan bahwa yang terpenting adalah melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.

"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," katanya.

Sedangkan apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, Jokowi menyebut hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.

Sebelumnya ramai diperbincangkan pencopotan atribut kampanye bergambar Ganjar-Mahfud saat kedatangan Presiden Jokowi di Bali. Pencabutan atribut itu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan ada yang menyebut, hubungan Jokowi dan PDI-P tidak baik-baik saja.