Liputan6.com, Bandung - Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyebut, uang yang beredar di desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Bandung mencapai sekitar Rp5 triliun setiap tahunnya. Diklaim, uang itu digulirkan melalui program-program untuk pemajuan desa atau kelurahan.
Dia menyampaikan, anggaran program-program itu tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi juga termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nasional (APBN).
Kebijakan pemerintah itu, imbuh Dadang, mulai dari adanya bantuan uang tunai, insentif RT, RW, dan program pembangunan lainnya.
Advertisement
Ia mencontohkan anggaran yang digulirkan ke Desa Mandalasari dalam setahun mencapai Rp3,1 miliar dikalikan 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung, sehingga besarannya mencapai tidak kurang sekitar Rp 800 miliar.
"Belum program-program lainnya, sehingga secara teori ekonomi mikro, uang ini akan beredar di desa dan kelurahan," kata dia dalam keterangannya di Bandung, Rabu, 5 Juni 2024.
"Termasuk guru ngaji dapat insentif. Pastinya setelah menerima uang insentif itu, minimal penerima manfaat program itu belanja beras, makanan, lauk pauk dan sebagainya di warung yang ada di desa masing-masing, sehingga uang akan berputar di desa," imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung, aku Dadang, memiliki 13 program prioritas. Diklaim sudah berjalan dan menyentuh masyarakat.
Saat ini, pemerintah sudah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kemudian ditindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Diketahui 13 program tersebut adalah sebagai berikut:
- Insentif Guru Ngaji
- Penyediaan Kartu Tani
- Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga
- Bea Siswa Hafiz Qur,an/Besti
- Tiga Muatan Lokal
- Penyediaan Mesin ADM
- Peningkatan Insentif Linmas
- Peningkatan Insentif RT/RW
- Kerja sama MOU Program Bea Siswa
- Pembangunan 5 RSUD Baru
- Pembangunan 50 Sekolah Baru
- Pembangunan RUTILAHU1
- Insentif Ustad/Ustdzah, Takmir dan Marbot.