Pemerintah Baru Kucurkan Rp 610 Triliun Buat Tekan Emisi Karbon, Berapa Kebutuhannya?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diketahui telah mengucurkan dana APBN sejumlah Rp 610,12 triliun transisi energi bersih. Angka ini ternyata masih sebagian kecil dari total dana yang dibutuhkan.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan mengungkapkan angka tersebut telah dikucurkan sejak 2016 hingga 2023.

"Hasil climate budget tagging Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan 2023, pemerintah Indonesia itu telah merealisasikan anggaran negara rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun untuk aksi iklim," ungkap Boby dalam Executive Forum: Kesiapan Dana Swasta Indonesia Dalam Pembiayaan Iklim, di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Angka tersebut setara dengan 3,2 persen dari total APBN setiap tahunnya. Totalnya, kas negara sudah dipakai Rp 610,12 triliun untuk transisi energi.

"Setara dengan 3,2 persen dari APBN tiap tahunnya dengan jumlah kumulatifnya sejak 2016 adalah Rp 610,12 triliun," imbuhnya.

Boby menerangkan, alokasi dana dari APBN tersebut masih jauh dari biaya yang dibutuhkan untuk mengejar nol emisi karbon. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung setidaknya butuh USD 1 triliun atau setara Rp 16.816 triliun (kurs Rp 16.816) untuk mencapai nol emisi karbon di 2060.

Sementara itu, Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia butuh USD 97,1 miliar hingga 2030 dan USD 580,3 miliar sampai dengan 2050. Biaya itu hanya untuk transisi energi bagi kapasitas terpasang (on grid).

"Sementara tadi disampaikan kapasitas ruang fiskal APBN sangat berbatas dengan berbagai prioritas pembangunan yang kita miliki bersama," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional.

Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin, 24 Maret 2025. Pemerintah dan para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Menko Airlangga menuturkan, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada 2030.

"Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Menko Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (25/3/2025).

Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai USD233 juta.

Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

“Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027,” ujar Menko Airlangga.