Perekrut Pekerja Migran Unprosedural Sasar Anak Muda Lewat Medsos

Liputan6.com, Yogyakarta - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyatakan perekrut sekarang dominan menyasar anak-anak muda berliterasi rendah lewat media sosial. Potensi pemberangkatan PMI unprosedural lewat Yogyakarta International Airport (YIA) berpotensi meningkat.

Pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di level desa dinilai efektif karena melibatkan lintas sektor serta aktor. “Sepanjang 2023-2024, kantor Imigrasi Yogyakarta menggagalkan lima percobaan pemberangkatan PMI unprosedural dan 48 orang diselamatkan,” kata Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, Selasa (10/12/2024) di Yogyakarta.

Dipaparkan, ke-48 calon PMI unprosedural ini dijadwalkan menuju ke New Zealand, Malaysia, Korea Selatan, Qatar dan Serbia. Yogyakarta serta Jawa Tengah menjadi daerah kedua terbesar asal PMI unprosedural setelah Jawa Timur. Maka upaya pemberangkatan PMI unprosedural melalui YIA berpotensi meningkat. “Terlebih semakin ketatnya pengawasan di bandar udara Bali yang melayani Indonesia timur. Perekrut selalu mencari kemungkinan dan peluang lolos mudah melalui Yogyakarta,” terang Aryani.

Melalui ‘Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan TPPO Pekerja Migran Indonesia di DIY’. Aryani berharap upaya pencegahan dan penindakan upaya TPPO lintas sektor semakin kuat. Terutama pengawasan di tingkat desa. Pemerintah desa dinilai paham situasi dan berbagai informasi mengenai warga yang bermigrasi.

Keberangkatan PMI unprosedural disebut Aryani belakangan ini terus meningkat karena masifnya iklan tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial dengan sasaran anak-anak muda. Tanpa kesadaran dan verifikasi ulang informasi, mereka berangkat karena tergiur gaji besar, tanpa ketrampilan, tanpa dokumen pelengkap, serta dibuatkan paspor. “Mereka diberangkatkan dengan tujuan Thailand dan Filipina dengan visa turis. Lalu masuk ke Myanmar dan Kamboja untuk menjadi operator judi online (judol). Saat ini belum ada pendataan jumlahnya karena berangkat ilegal, namun jumlahnya terus membesar,” papar Ariyani.

Sekretaris Daerah Pemda DIY, Beny Suharsono dengan pelibatan pemerintah desa diharapkan warga semakin aktif mengecek tawaran informasi pekerjaan ke luar negeri yang patut diduga unprosedural. “Sehingga bisa dicegah dari hulunya dengan melibatkan lintas sektor dan aktor. Kita ingin memberikan perlindungan pekerja migran mulai dari tahapan perekrutan yang harus transparan,” ungkapnya.

Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta, Bibit Nur Handono mengatakan upaya pencegahan pengiriman PMI unprosedural dengan pengetatan dalam proses wawancara. Calon pekerja ditanyai mendalam mengenai alasan ke negara tujuan, jumlah uang yang dibawa, dan ada tidaknya tiket kepulangan. Jika ditemukan indikasi pemberangkatan PMI unprosedural, pasti dilakukan penindakan.