Liputan6.com, Gunungkidul - Walsid Budi, salah satu tokoh pekerja di Yogyakarta, menegaskan pentingnya advokasi yang maksimal bagi kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat. Sebagai Ketua PPDKJ DIY (Perkumpulan Pekerja Daerah Kerja Yogyakarta), ia menyoroti berbagai isu yang dialami pekerja, khususnya di sektor garmen, kulit, dan tekstil yang terdampak kebijakan ekonomi dan perlambatan industri.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (5/1/25) siang, Walsid menyampaikan bahwa PPDKJ terus berupaya menyelesaikan berbagai kasus yang menimpa pekerja. "Kami sudah menyelesaikan beberapa kasus, tetapi masih ada kasus lain yang kami kawal hingga saat ini, terutama terkait tunjangan, penurunan kesejahteraan, dan PHK," ungkapnya.
Advertisement
Walsid menyoroti bahwa masalah di sektor tekstil dan garmen tidak hanya terjadi di Yogyakarta tetapi juga berskala nasional. Ia menilai regulasi yang ada belum berpihak kepada industri, sehingga berdampak langsung pada pekerja. "Regulasi yang tidak mendukung industri berdampak besar pada teman-teman pekerja. Ke depan, kami akan memperkuat advokasi, tidak hanya untuk melindungi pekerja tetapi juga memastikan keberlangsungan industri," ujarnya.
Advertisement
Sebagai bagian dari upaya advokasi, PPDKJ DIY juga menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan Keraton Yogyakarta. "Kami melakukan audiensi dan diskusi dengan Gubernur, legislatif, dan bahkan Keraton Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasi pekerja. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan," kata Walsid.
Walsid turut menanggapi kenaikan upah minimum di Yogyakarta sebesar 6,6%. "Kenaikan ini belum memenuhi harapan pekerja. Kami akan melakukan kajian akademis bersama ahli ekonomi untuk menentukan angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang benar-benar sesuai," jelasnya.
Selain itu, PPDKJ juga menolak rencana kenaikan PPN menjadi 12%. "Walaupun Menteri Keuangan sudah menunda, kami tetap menolak kebijakan ini karena akan menambah beban bagi pekerja dan masyarakat secara umum," tegasnya.
Walsid berharap semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat, dapat mendukung perjuangan pekerja. "Kesejahteraan pekerja adalah kunci keberlanjutan industri. Tanpa dukungan yang adil, sektor ekonomi akan terus menghadapi goncangan," pungkasnya.
PPDKJ DIY di bawah kepemimpinan Walsid Budi terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Yogyakarta, sembari memastikan bahwa aspirasi mereka didengar di tingkat lokal dan nasional.