Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan, Publik Diminta Awasi Kinerja Pemerintah

Liputan6.com, Yogyakarta Presiden Prabowo Subianto melantik 481 kepala daerah pada Kamis (20/2) lalu yang didominasi pasangan kepala daerah gabungan partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kondisi ini menurut Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia publik harus mengawasi kinerja pemerintah.

Sebab menurutnya kepala daerah yang didominasi oleh koalisi KIM Plus tidak menjamin keselarasan kebijakan dan program antara pusat dan daerah. Mengingat tidak sinkronnya perencanaan pembangunan yang berakar pada peraturan perundang-undangan. “Kalau saya melihat persoalannya itu lebih kepada ketidaksinkronan antara regulasi di pusat dan daerah,” katanya di kampus UGM, Jumat (21/2/2025).

Dominasi KIM Plus dalam kontestasi Pilkada 2024 kemarin menurutnya sudah didesain sejak awal termasuk para pemenangnya. Bahkan pemenangnya sudah diketahui sejak saat proses pencalonan maka penting untuk mengawasi kinerja pemerintah. “Terutama di wilayah-wilayah kabupaten, tetapi apabila di wilayah urban atau perkotaan, masyarakatnya lebih terdidik dan lebih mempunyai kesadaran kritis,” katanya.

Meski para kepala daerah yang baru merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah, namun Alfath berharap walaupun kepala daerah yang baru dari partai pendukung pemerintah, namun kelompok masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat hingga kaum terdidik di dunia kampus dapat mengambil sikap dalam mengawasi kinerja pemerintah. Kelompok itu harus mengkritisi berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi korup, penyalahgunaan kekuasaan. “Kalau ada potensi korup, ada potensi abuse of power harus dikontrol sehingga publik bisa mengakses suara informasi itu dengan baik. Di sisi lain, harapannya tentu saja dunia kampus dan setiap pemangku kepentingan dapat mengawal jalannya pemerintahan,” pesannya.