Liputan6.com, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melaju meskipun dokumen finansial Panama Papers mencuat ke permukaan. Bocoran data skandal pajak di negara surga bebas pajak itu tidak berpengaruh negatif terhadap saham perusahaan terbuka atau emiten maupun pengusaha kelas kakap Indonesia.
Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengungkapkan, sejak kasus orang-orang Indonesia masuk dalam daftar Panama Papers terkuak hingga saat ini, belum terlihat dampaknya terhadap pergerakan saham perusahaan mereka. IHSG bergerak ke level 4.800.
"Belum ada dampaknya tuh, karena pelaku pasar hanyaa menganggap itu informasi (Panama Papers) hanya sekadar lewat. Bukan informasi yang bisa langsung mempengaruhi harga saham," tegasnya saat berbincang dengan wartawan di Hongkong Cafe, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Baca Juga
Ia menilai, data finansial Panama Papers yang bocor bukan seperti kasus korupsi yang menimpa Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) sehingga langsung berdampak terhadap harga saham properti tersebut. Harga saham APLN merosot akibat kasus itu.
Reza menyarankan, agar pengusaha yang tersangkut Panama Papers dapat mengklarifikasi kepada publik apakah benar-benar terlibat atau hanya pencatutan nama. Sebab masyarakat sudah mengetahui nama-nama pengusaha maupun perusahaan yang beredar dalam dokumen tersebut.
"Pemerintah juga perlu melakukan investigasi untuk membuktikan kebenarannya. Tapi jangan sampai menimbulkan kekisruhan di masyarakat sehingga mereka menganggap nama-nama itu benar pengemplang pajak. Lalu investor menilai, kalau saya investasi di saham mereka, sama saja dong saya mengemplang pajak. Jadi bisa berpengaruh ke investasi," terang Reza.
Dirinya berpendapat, sikap tenang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons Panama Papers kemungkinan karena tidak ingin membuat investor takut. Menurutnya, kondisi pasar modal tetap harus terjaga.
"Kita juga berharap ada aksi nyata dari pemerintah dalam hal peningkatan pajak. Bagaimana untuk mendapatkan penerimaan, apakah dengan kemudahan berbisnis seperti yang selalu digembar gemborkan, atau caara lainnya. Jadi harus dibuktikan," harap Reza. (Fik/Ndw)
Advertisement