Bank Syariah Indonesia Tebar Dividen 2022 Rp 9,24 per Saham

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 10 persen dari laba bersih perseroan pada 2022. Dividen itu sekitar Rp 426,01 miliar yang ekuivalen dengan Rp9,24 per lembar saham. 

"Pembagian dividen tunai sebesar 10 persen dari laba bersih perseroan pada 2022, atau sekitar Rp 426,01 miliar," kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Senin (22/5/2023).

Kemudian, penggunaan 20 persen laba bersih Bank Syariah Indonesia untuk tahun buku 2022 disisihkan sebagai cadangan wajib perseroan. Adapun 70 persen akan dialokasikan sebagai laba ditahan.

Sepanjang 2022, laba bersih BSI tercatat mencapai Rp4,26 triliun atau tumbuh 40,68 persen secara year on year (yoy). Dari sisi bisnis intermediasi, realisasi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) naik 12 persen (yoy) menjadi Rp261,49 triliun. Adapun, realisasi penyaluran pembiayaan tumbuh 21 persen (yoy) menjadi Rp208 triliun.

Perseroan juga mampu mengelola kualitas aset, yang terlihat dari penurunan rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF). NPF gross BSI pada 2022 berada di level 2,42 persen, turun dari 2,93 persen pada tahun sebelumnya. NPF nett juga susut menjadi 0,57 persen. Sedangkan pencadangan yang digambarkan melalui NPF Coverage naik dari 148,87 persen menjadi 183,12 persen. 

Menurut Hery, capaian yang impresif pada tahun kedua kelahiran BSI merupakan hasil kerja yang solid dan strategi respon yang tepat (strategic response) di tengah berbagai tantangan ekonomi pada 2022. 

Dalam RUPS tersebut juga ditetapkan pengurus baru perseroan, dengan memberhentikan dengan hormat Adiwarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama dan Nizar Ali sebagai Komisaris, kemudian mengangkat dan menetapkan Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama/Independen, Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen dan Abu Rokhmad sebagai Komisaris. 

Sebelumnya, Muliaman Hadad merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2012-2017 dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2011-2012 dan periode 2006-2011. 

RUPST juga menetapkan pengurus baru perseroan, dengan memberhentikan dengan hormat Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology dan Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management, kemudian mengangkat dan menetapkan Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H. sebagai Direktur Risk Management.

Sebelumnya, Saladin D. Effendi menjabat sebagai Chief Information and Security Officer di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sementara itu, Grandhis Helmi H. sebelumnya menjabat sebagai Group Head Commercial Risk 1 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk..

Adapun susunan komisaris perseroan menjadi: 

• Komisaris Utama/Independen: Muliaman D. Hadad*

• Wakil Komisaris Utama/Independen: Adiwarman Azwar Karim

• Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat 

• Komisaris Independen: Mohamad Nasir 

• Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan 

• Komisaris: Masduki Baidlowi 

• Komisaris: Imam Budi Sarjito 

• Komisaris: Sutanto 

• Komisaris: Suyanto 

• Komisaris: Abu Rokhmad* 

Adapun susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut: 

• Direktur Utama: Hery Gunardi 

• Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta 

• Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari 

• Direktur Retail Banking: Ngatari 

• Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna 

• Direktur Information Technology: Saladin D. Effendi*

• Direktur Risk Management: Grandhis Helmi H.*

• Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi 

• Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho 

• Direktur Treasury & International Banking: Moh. Adib 

Adapun susunan dewan pengawas syariah: 

• Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag 

• Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH 

• Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, M.A 

• Anggota : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS  

Penunjukan pengurus perusahaan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perubahan susunan pengurus perseroan tersebut juga diharapkan semakin mendukung penguatan transformasi digital dan transformasi culture yang dilakukan BSI guna mendorong akselerasi bisnis, memperkuat kontribusi BSI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta mendukung langkah pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid, meraih kinerja yang berkelanjutan dan mampu membawa BSI semakin berperan dalam pertumbuhan perbankan syariah untuk go global,” kata dia.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI mengungkapkan minatnya untuk membuka cabang internasional di Arab Saudi. Namun, BSI akan tetap berhati-hati dalam membuka cabang baru.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengaku, pihaknya masih melihat potensi terkait pembukaan cabang di Arab Saudi. Meski demikian, wacana tersebut belum masuk ke dalam rencana kerja perseroan.

"Nanti kita lihat, kita mencoba mendalami regulasi, bagaimana caranya dan sebagainya. Dan sedang mempersiapkan visibility tadi apakah memiliki cabang di negara tadi punya potensi bisnis yang optimal tidak untuk Indonesia?," kata Hery dalam konferensi pers, dikutip Jumat (28/4/2023)

Dia bilang, jika dilihat secara kasat mata pasar Arab Saudi memang terbilang prospektif. Ini mengingat jamaah haji setiap tahun lebih dari 200 ribu orang dan lebih dari 1 juta orang jamaah umroh berasal dari Indonesia.

"Secara kasat mata memang kelihatan tapi harus dihubungkan dengan regulator di sana untuk melihat bagaimana kita bisa punya kesempatan hadir di sana," kata dia.

Menurut ia, untuk saat ini BSI akan fokus terlebih dahulu ke Dubai. Lantaran, Bank Syariah Indonesia ingin mendapatkan hasil yang optimal dari pembukaan cabang baru.

"Jadi kalau ditanya management, berikan waktu kami fokus dulu ke Dubai sampai Dubai mulai kelihatan baru kita mikir ke negara lain. Percuma kita buka lagi kalau hasilnya tidak optimal, nanti akan jadi beban, kita mau rapi dulu Dubainya nanti baru ke negara lain," tandasnya.