90 Bos Perusahaan Ternama Dukung Kamala Harris Jadi Presiden AS

Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari 90 eksekutif perusahaan di Amerika Serikat (AS), termasuk kepala eksekutif Yelp dan Chobani serta mantan CEO PepsiCo, Ford Motor Co, dan Yahoo!, menyatakan dukungannya pada Kamala Harris dalam pencalonan presiden Pemilu AS 2024. Dukungan itu dikeluarkan melalui sebuah surat pernyataan yang dirilis pada Jumat 6 September 2024.

Mengutip US News, Sabtu (7/9/2024) kelompok tersebut, yang mencakup para eksekutif olahraga dan investasi papan atas, mengatakan bahwa mereka yakin bahwa Partai Demokrat akan terus memperkuat ekonomi dan melestarikan demokrasi Amerika.

"Harris memiliki rekam jejak yang kuat dalam memajukan tindakan untuk memacu investasi bisnis di Amerika Serikat dan memastikan bisnis Amerika dapat bersaing dan menang di pasar global," tulis mereka dalam surat tersebut.

"Dia akan terus memajukan kebijakan yang adil dan dapat diprediksi yang mendukung supremasi hukum, stabilitas, dan lingkungan bisnis yang sehat, dan dia akan berusaha untuk memberikan setiap masyarakat Amerika kesempatan untuk mengejar impian," tambah kelompok tersebut.

Di antara mereka yang mendukung Harris adalah miliarder Mark Cuban, mantan CEO 21st Century Fox James Murdoch dan Earvin "Magic" Johnson, menurut surat yang diberikan oleh tim kampanye Harris.

Laurene Powell Jobs, kepala Emerson Collective dan mantan CEO Apple Steve Jobs, juga mendukung Harris seperti yang dilakukan oleh mantan kepala eksekutif Merck, Aetna, GoDaddy, Blackstone dan Starbucks.

Sebagai informasi, salah satu rencana pembenahan ekonomi AS oleh Harris adalah memangkas pajak bagi sebagian besar warga Amerika, mengatasi inflasi, harga bahan makanan, memperkuat perumahan dan menawarkan keringanan pajak anak yang baru.

Dia juga akan berupaya untuk menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28% dari 21%. Kelompok buruh utama juga telah mendukungnya.

Goldman Sachs, dalam sebuah catatan minggu ini, mengatakan output ekonomi AS kemungkinan akan melihat peningkatan lapangan kerja dan investasi serta pertumbuhan sangat sedikit peningkatan PDB, menurut para analisnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada hari Kamis (29/8/2024) dengan tegas mengesampingkan kemungkinan bahwa dia akan memberlakukan embargo senjata terhadap Israel menyusul serangan mematikan mereka terhadap Jalur Gaza.

"Saya tegas dan teguh dalam komitmen saya terhadap pertahanan Israel dan kemampuannya untuk mempertahankan diri dan itu tidak akan berubah," kata Harris dalam wawancara pertamanya sejak dia menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrat, seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Sabtu (31/8/2024).

"Saya sampaikan hari ini, Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri. Kami akan melakukannya dan bagaimana cara melakukannya penting."

Ketika didesak apakah dia akan mendukung perubahan kebijakan AS yang akan memengaruhi bantuan militer, Harris tegas menjawab, "Tidak."

Namun, dia mengakui terlalu banyak warga Palestina yang tidak bersalah tewas.

"Kita harus mencapai kesepakatan. Kita berada di Doha. Kita harus mencapai kesepakatan. Perang ini harus berakhir dan kita harus mencapai kesepakatan untuk membebaskan para sandera. Saya telah bertemu dengan keluarga para sandera AS. Mari kita bebaskan para sandera. Mari kita lakukan gencatan senjata," ujarnya.

"Kesepakatan bukan hanya hal yang benar untuk mengakhiri perang ini, tetapi juga akan membuka banyak hal yang harus terjadi selanjutnya. Saya tetap berkomitmen ... untuk mencapai solusi dua negara di mana Israel aman, dan pada saat yang sama, warga Palestina memiliki keamanan, penentuan nasib sendiri, dan martabat."

Israel hingga kini terus melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 yang diklaim Israel menewaskan sekitar 1.139 orang. Sekitar 250 orang lainnya disandera, di mana lebih dari 100 orang masih ditawan.

Sementara itu, serangan balasan Israel sejak hari yang sama telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina, melukai lebih dari 92.000 orang, dan membuat hampir seluruh dari penduduk Jalur Gaza mengungsi.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di Kota Rafah. Namun, perintah itu tidak diindahkan.