Dikritik Politikus Nasdem, Pengurus RT/RW hingga LPMK Apresiasi Gaya Kerja Risma

Para pengurus RT/RW di Surabaya dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) angkat bicara soal kritik politikus Nasdem terhadap pejabat Pemkot Surabaya.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 03 Nov 2019, 20:00 WIB
Diterbitkan 03 Nov 2019, 20:00 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) meminta anak-anak yang terindikasi tawuran untuk tidak lagi membuat geng. (Foto:Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Pernyataan anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Nasdem Imam Syafii, yang menilai metode kerja turun ke masyarakat yang dilakukan pejabat Pemkot Surabaya sebagai ”pencitraan”, menuai perhatian dari para pengurus RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). 

"Lha piye to, justru turun ke lapangan itu yang benar. Coba lihat, Surabaya semakin hijau. Pemerintah kota sangat peduli masalah anak-anak. Terbukti, Pemkot tak ingin ada anak putus sekolah, ada beasiswa siswa miskin. Masalah kenakalan anak dicarikan solusi. Kebijakan seperti itu lahir dari turun melihat langsung problem di masyarakat,” ujar Ketua RW 03 Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Hari Satoto, Minggu (3/11/2019).

Hari menilai, gaya kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) yang rajin turun ke lapangan telah diikuti jajarannya. Saat ini, semakin banyak pejabat Pemkot Surabaya yang rajin blusukan ke masyarakat, termasuk Kepala Bappeko Eri Cahyadi yang dipermasalahkan Imam Syafii. 

"Kegiatan blusukan ke kampung adalah bagian dari tugas jajaran Pemkot Surabaya, termasuk Pak Eri Cahyadi, untuk menyerap aspirasi. Itu juga bagian dari perencanaan pembangunan kota. Kok begitu dipermasalahkan,” ujar dia.  

Abdul Munif, Ketua LPMK Kedung Baruk, menilai, tudingan politisi Nasdem tersebut sangat bermuatan politis. Menurut dia, Imam Syafii menyudutkan Risma dan pejabat Pemerintah Kota Surabaya, karena momentum mendekati Pilkada 2020.

”Tudingan (politisi Nasdem) itu karena ada kepentingan politik di baliknya. Namanya pejabat memang harus dekat rakyat, ada sinergi antara pejabat dan masyarakat,” ucapnya.

Pandangan serupa disampaikan Harmadi, Ketua LPMK Bulak. ”Misalnya Pak Eri, dia turun memantau langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai kelurahan. Perlu diingat, Musrenbang itu dimulai dari tingkat terbawah. Jadi wajar jika turun ke kampung," ujar dia. 

"Saya selalu hadir. Saat turun ke masyarakat, tak ada pejabat Pemkot yang pencitraan. Semuanya fokus mendapatkan informasi dari warga, menggali masalah, cari solusi. Itu ditradisikan Bu Risma, jadi jajarannya tidak berani pencitraan, semuanya kerja serius,” Harmadi menambahkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Dinilai Positif

Program Urban Farmin Berbuah, Wali Kota Risma Panen Cabai
Dengan tanam cabai lewat program urban farming,. Surabaya diharapkan bebas deg-degan saat harga cabai naik. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sigit, Ketua RW 02 Rangkah Buntu, menilai, upaya Risma dan jajarannya yang sering menyapa warga merupakan kegiatan positif. ”Kalau ada yang bilang pencitraan, itu berlebihan,” ujar dia.

Dukungan juga ditunjukkan Gatut Priyo Widodo, Ketua RT 06, Balas Klumprik, Wiyung. ”Kenapa itu saya bilang bukan pencitraan? Karena keliling kampung lalu diikuti kerja nyata. Kalau pencitraan, hanya melakukan kegiatan yang kesannya baik, namun tak ada tindakan konkrit di masyarakat,” ujar Dosen UK Petra Surabaya bergelar doktor ini.

Menurut Titik Mudjiana, pengurus RT 02 RW 09 Tempel Sukorejo III, Wonorejo, Tegalsari, para pejabat pemerintah kota dalam melaksanakan tugasnya sudah semestinya turun ke lapangan untuk mengecek dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.

"Kalau enggak turun, ya enggak tahu yang terjadi di lapangan,” kata Titik.

Seperti diketahui, politisi Nasdem Imam Syafii sebelumnya mencecar Walikota Risma dengan sejumlah tudingan, di antaranya pencitraan pejabat Pemkot Surabaya, termasuk Kepala Bappeko Eri Cahyadi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya