Khofifah Minta Warga Hindari Rentenir di Tengah Pandemi Corona COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar masyarakat menghindari rentenir yang menawarkan pinjaman uang untuk memanfaatkan krisis ekonomi imbas pandemi COVID-19.

"Kita harus sama-sama mencegah jangan sampai situasi ini menjadi ladang aji mumpung bagi rentenir," tutur dia, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 31 Maret 2020.

Menurut dia, rentenir tidak masuk pada skema yang dilakukan pemerintah terkait perbankan, pegadaian maupun koperasi. Khofifah memastikan, Presiden Joko Widodo di Jakarta saat ini mengupayakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

"Perppu ini akan menjadi pintu masuk kami untuk membuat kebijakan skema bantuan terhadap masyarakat terdampak, apakah nanti dari  Himpunan Bank Negara atau Bank Pembangunan Daerah," ucapnya.

Khofifah juga memastikan telah melakukan koordinasi berlapis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jawa Timur terkait restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM yang terdampak sosial ekonomi COVID-19.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memperkirakan, terdapat 3,88 juta pekerja di berbagai sektor yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19. Dari jumlah itu, diperkirakan hanya sekitar 930 pekerja yang terkawal bantuan pangan non tunai (BNPT).

"Kemungkinan besar 2,95 juta pekerja di Jawa Timur yang terdampak sosial ekonomi COVID-19 belum terkawal BNPT. Kami segera merancang program memberikan bantuan," kata dia.

Salah satunya yang sedang dilakukan Pemprov Jatim, lanjut dia, sedang menyisir nelayan ikan tangkap di beberapa wilayah, seperti di Kepulauan Sumenep, Madura, untuk segera diberi bantuan.

"Kami tidak membatasi jumlahnya. Kami telah berusaha sesegera mungkin berkoordinasi dengan seluruh elemen, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, siapa yang sudah teridentifikasi agar segera dilakukan intervensi," ujar dia.