Catatan Staf Presiden Terkait Strategi Pemulihan Ekonomi Jawa Timur

Liputan6.com, Jakarta - Staf Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyampaikan sejumlah strategi pemulihan ekonomi Jawa Timur. Strategi tersebut melalui jalur fiskal, jalur perbankan, jalur perdagangan dan produksi.

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat keselarasan tatanan baru terkait pemulihan ekonomi dan reformasi sosial lewat diskusi daring dikutip pada Sabtu, (1/8/2020).

Terkait fiskal, Ahmad menilai Jawa Timur memiliki kapasitas fiskal yang kuat di Indonesia. Hal ini seperti provinsi lainnya antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Akan tetapi, sumber daya fiskal memiliki keterbatasan lantaran dipakai untuk belanja tetap sehingga kepentingan pembangunan dilakukan mitigasi dengan jumlah amat sangat terbatas.

Adapun lima hal yang ditekankan untuk mendorong pemulihan ekonomi Jawa Timur terkait fiskal itu antara lain dari fokus kepada proteksi sosial menjaga daya beli, mitigasi jumlah penduduk miskin, realokasi anggaran untuk UMKM, insentif usaha lapangan kerja dan peningkatan kualitas kerja.

"Proteksi sosial masyarakat jaga daya beli masyarakat. Dengan daya beli masyarakat, ada suplai untuk produksi meski pun pemda mendorong agar pelaku UMKM usaha besar bisa terus produksi kalau masyarakat tak punya daya beli insentif mereka tidak ada," ujar Ahmad.

Ia menuturkan, daya beli tersebut bukan hanya untuk fokus terhadap hidup layak tetapi juga agar produksi pelaku usaha tetap jalan.

Ahmad juga mengingatkan mengenai kebijakan memadai dari jalur fiskal sehingga dapat menangani angka kemiskinan. Jika tidak ditangani dengan baik, angka kemiskinan di Jawa Timur dapat meningkat. 

"Mitigasi jumlah penduduk miskin, 1-2 tahun penurunan impresif, jarak ke nasional semakin dekat. Kalau misalnya pandemi tidak cukup ada kebijakan memadai dari jalur fiskal apa yang sudah dicapai bagus pemerintah Jatim kembali lagi pada nasional,” tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Di jalur perbankan, Ahmad menekankan kepada sektor yang paling terdampak, mempermudah proses restrukturisasi kredit dengan memberikan target kepada setiap bank dan afirmasi sektor basis pertanian dan UMKM.

Ahmad menuturkan, penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur saat ini sebanyak 77 persen untuk empat sektor antara lain perdagangan, industri pengolahan, rumah tangga terutama kepemilikan rumah dan rumah tinggal. Sedangkan sisanya sekitar 22-23 persen untuk banyak sektor seperti konstruksi dan pertanian. 

Berdasarkan data OJK yang ditampilkan, konsentrasi penyaluran kredit  untuk perdagangan besar dan eceran tingkat share 24,04 persen, industri pengolahan 24,5 persen, rumah tangga untuk pemilikan peralatan rumah tangga 16,31 persen, rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal 10,24 persen, dan konstruksi 4,64 persen.

Ia menilai, struktur penyaluran kredit itu agak berisiko untuk mendorong pemulihan ekonomi.

"Tentu saja dengan struktur semacam ini agak riskan untuk dorong pemulihan ekonomi merata di sektor perbankan sebagian besar ke sini. Dibutuhkan kesepahaman pemerintah daerah dengan sektor perbankan di Jawa Timur mulai menyisir satu-satu dibuka untuk memastikan sektor terdampak pandemi bisa diberi akses pintu perbankan,” ujar dia.

Ia menuturkan, keberadaan perbankan semestinya berkaitan langsung dengan kebijakan masyarakat dan pemerintah. Diperlukan harmonisasi antara kebijakan pemerintah Jawa Timur dan perbankan.

Pada Januari 2020, pertumbuhan kredit di Jawa Timur hanya 1,8 persen secara year on year (YoY) lebih rendah dari pertumbuhan kredit nasional 6 persen secara YoY. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di Jawa Timur mencapai 7,2 persen secara YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan DPK nasional sebesar 6,8 persen secara YoY. Dengan memperhatikan data itu, kondisi likuiditas perbankan Jawa Timur relatif bagus.

"Perbankan punya kesempatan dan gerbong sama untuk pemulihan ekonomi," tutur dia.

Kemudian perbankan juga melakukan restrukrisasi kredit. Ahmad mengakui, proses restrukturisasi kredit tersebut memang masih pelik sehingga yang bisa dilakukan dengan subsidi bunga relatif sederhana. Selain itu, dalam jalur perbankan juga dengan afirmasi sektor basis pertanian dan UMKM.

"Pertanian di Jawa Timur sektor yang penting, penyanggah nasional untuk beberapa komoditas. Sektor pertanian ini merupakan sektor primer menyanggah kebutuhan pokok," kata dia.

Sedangkan untuk jalur perdagangan, Ahmad mendorong agar ada subtitusi teknologi informasi (TI) yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mengantisipasi pandemi COVID-19.

Ada pandemi COVID-19 mendorong interaksi masyarakat menjadi berkurang sehingga dibutuhkan praktik digitalisasi mulai dari jual beli, pemasaran hingga promosi. Ahmad menilai, proses digitalisasi tersebut seharusnya menjadi tugas semua pihak dan bukan hanya dinas koperasi dan UMKM saja. Hal ini untuk memulihkan ekonomi.

"Jumlah UMKM di Indonesia 65 juta dari data Kementerian Koperasi. Persentase sudah terakses dengan dunia digital sangat terbatas. Hanya subsititusi TI aktivitas ekonomu memungkinkan dikerjakan mulai dari jual beli, pemasaran, promosi, digitalisasi harusnya tugas penting pelaku UMKM," ujar dia.

Ia juga mengharapkan dinas-dinas di Jawa Timur memiliki data hasil riset mengenai UMKM. Hal ini agar dapat membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan di lapangan.

Untuk fasilitas logistik, Ahmad menuturkan, ada pandemi COVID-19 telah mendorong rantai pasok diperpendek. Hal ini tersebut menjadi berkah lantaran rantai pasokan menjadi lebih efisien. Padahal menurut Ahmad, memangkas rantai pasokan seharusnya dapat dilakukan sebelum ada pandemi COVID-19. Selain itu, pelaku usaha juga membutuhkan informasi pasar yang memadai untuk menjual produknya.

Untuk jalur produksi, Ahmad menilai dari sisi suplai dan konsumsi. Baik suplai dan konsumsi terutama untuk sektor pangan perlu dijaga baik. Dengan ada dana desa diharapkan juga dapat menambah bantuan sosial dan juga untuk instrument sektor produksi pertanian.

Ahmad menambahkan, penciptaan nilai tambah manufaktur juga penting. Demikian juga agenda demokrasi dalam hal ini memperhatikan rasio gini atau ketimpangan sosial.

"Rasio gini menunjukkan posisi pemda untuk bisa membangun dan memperbaiki mutu pembangunan di Jawa Timur. Salah satu dilihat dari ketimpangan. Kalau pertumbuhan bagus dan ketimpangan melebar bukan berita baik,"ujar dia.

Oleh karena itu untuk pembangunan tersebut juga perlu mendorong akses modal perbankan, tanah, kepemilikan tanah untuk mendorong kegiatan produksi.