BSKDN Kemendagri Gandeng Kementerian dan Lembaga Lain Bina Daerah Kurang Inovatif

Daerah-daerah tersebut di antaranya Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

oleh Tim Regional diperbarui 20 Jun 2024, 18:39 WIB
Diterbitkan 20 Jun 2024, 18:30 WIB
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo. (Istimewa)
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai.

Daerah-daerah tersebut di antaranya Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.

"Upaya pembinaan dilakukan guna meningkatkan kinerja dan kreativitas daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang lebih baik,' ujarnya di Jayapura, Kamis (20/6/2024).

Terkait hal itu, BSKDN menggandeng Kementerian atau Lembaga lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian PPN/Bappenas, untuk bersama-sama melakukan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pembinaan inovasi tahun ini akan dilaksanakan di 5 wilayah yaitu Kota Medan, Kabupaten Badung, Kota Kupang, Kota Jayapura dan Kota Makassar.

Yusharto menekankan, keterlibatan kementerian atau lembaga lain dalam proses pembinaan inovasi, diharapkan dapat memotivasi daerah untuk terus berinovasi, khususnya bagi daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai.

"Keterlibatan (dalam pembinaan inovasi) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," ungkapnya.

Yusharto juga mengungkapkan perihal bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada periode 2020-2030. Ia berpesan bahwa momentum itu harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan di daerah melalui pengembangan inovasi yang lebih masif.

Menurutnya, inovasi daerah dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk memacu pembangunan inklusif yang menghadirkan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok wilayah.

"Kami harap kegiatan ini mampu memacu dan memotivasi pemerintah daerah, untuk mampu melihat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mindset think out of the box sekaligus memecahkan masalah secara kreatif, solutif dan inovatif," tegasnya.

Gali Ide Kreatif

Yusharto mengimbau agar daerah yang berpredikat kurang inovatif untuk menggali ide-ide kreatif yang dapat dihimpun sebagai data base inovasi di masing-masing daerah. Pada saat melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat, daerah dapat memilih inovasi dari data base yang ada, dengan catatan inovasi tersebut sudah memiliki tingkat kematangan yang cukup.

"Teman-teman yang akan mengikuti pendidikan pelatihan (Diklat), hasil pemikirannya akan kita coba masukan sebagai cikal bakal atau inovasi pada tahap inisiasi, dengan demikian seberapa banyak jumlah peserta pelatihan diasumsikan sebesar itu pula inovasi yang dilaporkan dari setiap pemerintah daerah," pungkasnya.

Infografis Menko Luhut Urus Polusi Udara di Jabodetabek. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Menko Luhut Urus Polusi Udara di Jabodetabek. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya