Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Aset Properti

Kementerian Keuangan sangat mendukung langkah Menteri PKP dalam memanfaatkan lahan-lahan BLBI untuk berbagai proyek yang bermanfaat.
Tampilkan foto dan video
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban. (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)
Lahan Sitaan BLBI Bakal Dipakai Program 3 Juta Rumah Prabowo? Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani
Nasabah menunggu antrean di salah satu kantor cabang Bank BTN di Jakarta, Kamis (7/10/2021). Selain perubahan jam layanan di jaringan kantor, Bank BTN juga menawarkan kemudahan transaksi seperti mobile banking, internet banking, portal btnproperti.co.id, hingga rumahmurahbtn.co.id. (Liputan6.com)
BTN Jadi Pionir Tokenisasi Aset Properti Berbasis Blockchain di Indonesia
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan LikuiditasBank Indonesia (Satgas BLBI) telah melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI di Banten dan Kalimantan Selatan. (Foto: BLBI)
Satgas BLBI Kembali Sita Aset Properti di Banten dan Kalsel, Segini Nilainya
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI), melakukan kegiatan penguasaan fisik melalui pemasangan plang, atas aset properti berupa tanah/bangunan seluas 41.605 m2 sesuai SHGB 56/Pj.U. Desa Panjang Utara, terletak di Desa/Kel Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.
Satgas BLBI Sita Aset Tanah 41.605 M2 Samsul Nursalim di Lampung
Tamara Bleszynski. (Foto: Instagram @tamarableszynskiofficial)
Tamara Bleszynski Sempat Ingin Masalah Penggelapan Asetnya Diselesaikan Secara Kekeluargaan Tanpa Tempuh Jalur Hukum
Calon pembeli melihat desain interior Rumah Contoh Kota Podomoro Tenjo, Central Park Podomoro City Jakarta, Senin (7/12/2020). Kota Podomoro Tenjo diproyeksikan sebagai kota mandiri yang didukung pembangunan tol Serpong – Balaraja dan berada 2 km dari pintu tol Cileles. (Liputan6.com/Fery Pradolo)
Minimalkan Risiko di Tengah Pandemi, Beli Aset Properti yang Ready Stock
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru